Seorang Caleg Terdata Menerima Bantuan Pangan Beras di Indramayu

image-gnews
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Indramayu - Seorang calon legislatif atau caleg di Kabupaten Indramayu dikabarkan terdata sebagai penerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh perangkat desa Dermayu, Kecamatan Sindang.

Sekretaris Desa Dermayu Hasbi Hudaya menjelaskan ada beberapa warga di wilayahnya yang dinilai sudah mampu tapi terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos dari pemerintah. Bahkan, salah satunya diketahui merupakan caleg.

“Iya, ada terdaftar,” kata Hasbi, Kamis, 1 Februari 2024.

Caleg tersebut masuk data KPM baru dan tahun sebelumnya tidak terdaftar. Menurut Hasbi, caleg tersebut sebenarnya mampu secara ekonomi. Karenanya, dia menilai caleg itu semestinya tidak layak menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat.

Caleg yang bersangkutan pun tidak datang langsung ke balai desa untuk mengambil bantuan pangan berupa beras 10 kilogram itu. “Ada anggota keluarganya, yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga  yang sama dengan caleg itu, yang datang mengambil bantuan tersebut,” tutur Hasbi. 

Hasbi mengatakan data KPM yang berhak menerima bantuan pangan berasal dari data yang diterima oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa pun tidak tahu mengenai pendataan tersebut mengingat data yang didapat berbeda dengan pendataan yang mereka lakukan.

“Imbasnya  ada beberapa KPM yang sebelumnya tidak masuk daftar penerima bantuan menjadi masuk pada tahun ini, begitu pula sebaliknya. Kami hanya bertugas menyalurkan,” kata Hasbi. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hasbi, sebenarnya data penerima bantuan pangan bisa diubah jika warga yang dinilai mampu tersebut mau membuat pernyataan menolak bantuan. Namun hingga kini tidak ada yang mengajukan penolakan terhadap bansos tersebut.

Adapun penerima bantuan pangan di Desa Dermayu tahun ini meningkat menjadi 544 KPM dari sebelumnya yang hanya sekitar 400 KPM. Setiap KPM mendapatkan alokasi 10 kilogram beras. 

Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina meminta masyarakat untuk bisa melapor ke pemerintah daerah bila menemukan berbagai temuan mengenai bansos. "Salah satunya saya akan menginfokan bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat harus tercatat rapih oleh RT dan desa. Jangan sampai yang mampu itu menerima. Harusnya malu ya, mampu, tapi ngantri hanya untuk menerima sepuluh kilo. Kok ya nemen gitu lho,’’ kata dia. 

Untuk data KPM penerima bansos pada 2024 di Kabupaten Indramayu, jumlahnya mencapai 260.190 KPM. Jumlah itu meningkat dibandingkan penerima bantuan serupa pada tahun 2023 yang hanya 227.432 KPM. Data tahun ini pun bersumber dari Bantuan Pangan Nasional (Bapanas).

Pilihan Editor: ICW Luncurkan lagi Platform Rekam Jejak, Ajak Pemilih Bijak Pilih Caleg

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

9 hari lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut menyalurkan bantuan pangan atau bansos beras di Jambi hari ini. Jokowi mengklaim bantuan ini menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, utamanya inflasi beras.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

30 hari lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Bapanas Sudah Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah 258,15 Ton, Diklaim Sesuai Regulasi

34 hari lalu

Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kiri) bersama Kasubdit I Indag Polda Metro Jaya AKBP Victor DH Inkiriwang (kanan) memberikan keterangan pada media saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pada keterangannya, Arief mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bapanas Sudah Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah 258,15 Ton, Diklaim Sesuai Regulasi

Bapanas mencatat ada 285,15 ton cadangan pangan pemerintah yang disalurkan ke daerah di Indonesia pasca terkena bencana seperti banjir.


Deretan Caleg Kritis PDIP yang Gagal Lolos ke Senayan

36 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di rumah duka ibu mertua di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Deretan Caleg Kritis PDIP yang Gagal Lolos ke Senayan

Hasto mengatakan partainya akan pasang badan guna memperjuangkan para caleg kritis PDIP untuk tetap masuk menduduki kursi parlemen.


PDIP Siap Pasang Badan soal Suara Caleg Hilang yang Kritik Jokowi

37 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di rumah duka ibu mertua di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PDIP Siap Pasang Badan soal Suara Caleg Hilang yang Kritik Jokowi

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan tinggal diam untuk membela caleg yang kehilangan suara dalam Pileg 2024.


PSI Gagal ke Senayan, Ini Respons Kaesang Pangarep dan Nasib 5 Caleg yang Diprediksi Lolos

37 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
PSI Gagal ke Senayan, Ini Respons Kaesang Pangarep dan Nasib 5 Caleg yang Diprediksi Lolos

PSI belum mampu melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen di Pileg 2024.


MK Sebut Belum Ada Caleg dan Parpol yang Daftar Gugatan Sengketa Pileg

38 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis siang, 21 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Sebut Belum Ada Caleg dan Parpol yang Daftar Gugatan Sengketa Pileg

MK mengungkapkan belum ada caleg dan parpol yang mendaftarkan sengketa hasil Pileg.


Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Divonis 1 Tahun Penjara di Perkara Penistaan Agama

38 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Divonis 1 Tahun Penjara di Perkara Penistaan Agama

Hakim PN Indramayu memvonis satu tahun penjara kepada Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, dalam perkara tindak pidana penodaan agama


Caleg PDIP Ikhlas Batal Dilantik jadi Legislator karena Ungguli Suara Ganjar-Mahfud

39 hari lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Caleg PDIP Ikhlas Batal Dilantik jadi Legislator karena Ungguli Suara Ganjar-Mahfud

PDIP menerbitkan intruksi pembatalan pelantikan calon legislator yang gagal memenangkan Ganjar-Mahfud di wilayahnya.