Ciri-Ciri Black Campaign, Strategi Politik Tidak Etis dalam Kampanye Hitam

image-gnews
Ilustrasi kampanye hitam
Ilustrasi kampanye hitam
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam arena politik, praktik kampanye sering kali menjadi sorotan utama. Salah satu bentuk kampanye yang kontroversial dan tidak etis adalah yang dikenal sebagai black campaign atau kampanye hitam.

Black campaign adalah strategi yang melibatkan penyebaran informasi negatif. Tak hanya itu, kadang kampanye ini juga disertai dengan elemen palsu atau fitnah yang bertujuan untuk merugikan pesaing. Berikut ciri-ciri black campaign yang perlu Anda ketahui guna membantu Anda mengenali praktik politik yang tidak sehat.

Penyebaran informasi negatif dan penuh kontroversi

Informasi negatif yang disebarkan oleh para pelaku black campaign tidak sama dengan yang terjadi pada kampanye negatif. Pada black campaign, informasi negatif sering disebarkan tanpa adanya data. Hal ini bahkan juga berujung pada fitnah dan tuduhan palsu.  

Tak hanya itu, strategi black campaign juga sering kali melibatkan penyebaran isu-isu yang bersifat sensasional atau kontroversial. Tujuan penyebaran isu ini adalah untuk menciptakan kegaduhan di kalangan para pemilih serta mengalihkan perhatian dari apa yang justru menjadi isu substansial.

Fitnah dan tuduhan palsu

Fitnah dan tuduhan palsu menjadi satu ciri utama yang membedakan black campaign dengan kampanye negatif. Pada dasarnya, penumbangan lawan melalui berita bohong, tuduhan palsu yang belum terbukti melalui hak-hal yang tidak ada relevansinya dengan kapasitasnya sebagai pemimpin, serta fitnah-fitnah menjadi praktik utama dari black campaign ini.

Fitnah dan tuduhan palsu hingga manipulasi data yang disebarkan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan citra negatif bagi pesainya.

Penggunaan anonimitas dan pasukan siber

Ciri ketiga merupakan perkembangan dari black campaign yang ada di Indonesia. Mengutip dari laman Lawui, pada zaman dahulu black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak yang didalamnya berisikan mengenai informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sekarang black campaign dilakukan dengan menggunakan media sosial. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, saat ini black campaign sering kali melibatkan pasukan siber atau akun anonim di media sosial guna menyebarkan informasi negatif. Penggunaan anonimitas ini memungkinkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab langsung atas tindakan mereka.

Menjelang masa pemilu, beberapa partai politik dan politikus serta kontraktor swasta juga membentuk pasukan siber guna memanipulasi informasi di ruang media sosial. Umumnya, para buzzer seringkali melakukan propaganda untuk kepentingan pemilihan umum.

Tidak berfokus pada substansi kebijakan

Black campaign cenderung lebih fokus pada taktik serangan pribadi terhadap kandidat lawan. Kampanye ini melibatkan pengungkapan aspek-aspek pribadi yang sama sekali tidak relevan dengan substansi kebijakan.

Lebih parah lagi, kampanye hitam ini juga mengarah pada perusakan karakter pribadi tanpa memperhatikan substansi kebijakan yang ada. Hal ini juga menjadi ciri yang paling mencolok dari praktik black campaign, sehingga kampanye jenis ini lebih tertuju pada upaya merusak citra lawan daripada membahas isu-isu penting dan solusi kebijakan.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA  I ARTIKA RACHMI FARMITA  I  ENO REZA MAHENDRA

Pilihan Editor: Mengenal Kampanye Negatif, Samakah dengan Black Campaign?

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2018di Jakarta, Jumat 20 Juli 2018. TEMPO/Subekti.
64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.


Hindari Urusan Politik, Anies Baswedan Disebut Masih Fokus Silaturahmi Lebaran

17 hari lalu

Pasangan capres - cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersalaman dengan pasangan capres - cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hindari Urusan Politik, Anies Baswedan Disebut Masih Fokus Silaturahmi Lebaran

Anies Baswedan tengah berfokus pada urusan internal dan silaturahim hari raya Idulfitri 2024.


JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

19 hari lalu

CEO JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon. Reuters
JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

JPMorgan ingatkan Amerika Serikat sedang menghadapi kuburan risiko buntut dari ketegangan geopolitik dunia dan polarisasi politik dalam negeri


Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

32 hari lalu

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

Meta menambahkan fitur khusus untuk membatasi konten politik pada platform yang dinaunginya, terutama Instagram.


Dagang Sapi Politik Indonesia

35 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.


Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

35 hari lalu

Logo Instagram. Kredit: TechCrunch
Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

Instagram akan membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti pengguna secara default.


MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

36 hari lalu

Tim Hukum Nasional (THN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Diketahui KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.. TEMPO/Subekti.
MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

Hari terakhir permohonan PHPU. MK terima pendaftaran gugatan Pileg yang paling banyak.


Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

36 hari lalu

Layar menampilkan perolehan hasil suara di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Dalam penghitungan di Papua Pegunungan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul dan telah disahkan oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

Pengamat menilai intensitas kunjungan ke konstituen menjadi kunci utama dalam pertarungan elektoral.