TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, sangat menyayangkan isu penyelesaian konflik Papua tidak dibahas secara mendalam dalam debat capres jilid kedua kemarin. Dia menilai semua kandidat seolah menghindari isu tersebut meskipun menjadi salah satu isu internasional yang sesuai dengan perspektif pertahanan keamanan.
Pria yang akrab disapa Castro itu mengatakan absennya isu Papua dalam debat menggambarkan tidak adanya empati terhadap rakyat Papua dalam politik elektoral. Padahal menurut Castro, rakyat Papua puluhan tahun dijatuhkan stigma pengacau keamanan yang menjadikan isu ini seharusnya sangat urgent diangkat.
"Ini bisa dimaknai, siapapun yg terpilih nanti, tidak berpengaruh apa-apa terhadap situasi rakyat Papua," kata Castro saat dihubungi Tempo pada Senin, 8 Januari 2024.
Ketiga capres dianggap tak punya konsen soal Papua
Castro menilai semua capres yang akan bersaing pada Pilpres 2024 tidak memiliki konsen soal Papua dan tak menganggap isu tersebut sebagai prioritas. Sebab, menurut dia, ketiganya tidak menyinggung soal isu tersebut secara mendalam.
"Saya pesimis, sebab para capres ini memang tidak punya konsen terhadap isu Papua. Debat pertama muncul, tapi tidak mendalam. Ini artinya perlakuan terhadap Papua masih sama, cenderung hanya jadi eksploitasi, terutama Sumber Daya Alam-nya," kata dia.
Jika pun isu tersebut tak muncul dalam sesi tanya jawab, dia menilai para capres seharusnya bisa menyinggung soal Papua saat memaparkan visi misinya.
"Capres memang tidak punya konsen soal Papua. Kalau punya, mereka pasti singgung di awal sesi penyampaian visi misi. Para capres sepertinya tidak menjadikan Papua sebagai isu prioritas. Ini jelas mengerdilkan situasi rakyat Papua hari ini," kata Castro.
Panelis disebut tak mendesain pertanyaan soal Papua
Castro mengatakan, ini juga berhubungan dengan panelis yang terlibat dalam debat tersebut. Panelis dianggap tidak mendesain pertanyaan seputar isu Papua.
"Ini juga berkaitan dengan panelis dan format debat yang tidak mendesain pertanyaan seputar Papua. Pertanda kalau format debat ini tidak bisa mengakomodasi isu-isu krusial, khususnya Papua," kata Castro.
Castro mengatakan, sejauh ini negara memonopoli isu Papua. Dia pun menyinggung kritik yang disampaikan oleh dua penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Haris Azhar dan Fatia, dianggap sebagai suatu masalah.
"Iya, negara seolah memonopoli isu Papua. Menjadikan isu Papua sebagai narasi tunggal. Jadi seolah-olah isu selain yang dipublish rezim, cenderung dianggap bermasalah. Sama seperti yang dialamai Haris Azhar dan Fatia," kata Castro.
Castro mengatakan, jika para capres serius dalam nenangabi isu Papua, harusnya mengusulkan pendekatan dialogis, harus disertai penarikan kekuatan militer dari Papua terlebih dahulu. Karena menurut Castro, tidak akan ada dialog yang adil di bawah todongan senjata.
Debat capres kedua kemarin diikuti oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ketiganya membahas soal Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.
