TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo buka suara terkait beredarnya video dukungan para anggota Satpol PP Garut kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut dua.
Anies meminta pemerintah mengambil sikap terhadap adanya keberpihakan penyelenggara negara dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sementara Ganjar mempertanyakan komitmen pemilu yang jujur dan adil, serta demokrasi yang lebih jujur.
Berikut pernyataan Anies dan Ganjar terkait adanya Satpol PP Garut yang mendukung Gibran di Pilpres 2024.
Anies: Biar nanti rakyat yang akan menilai
Saat berada berkunjung ke Sumatra Barat, Anies sempat menanggapi pernyataan terkait dukungan Satpol PP Garut yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.
"Apakah pemerintah dari pusat sampai daerah akan menegakkan prinsip netralitas atau membiarkan biar nanti rakyat yang akan menilai," kata Anies di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Rabu, 3 Januari 2024.
Anies menilai pembiaran yang terjadi bakal menjadi pertimbangan rakyat menilai bagaimana pemerintahan saat ini.
"Sekaligus ini pesan sampai ke Jakarta, apakah kegiatan seperti ini akan dibiarkan. Kalau ini dibiarkan nanti rakyat yang menilai. Di mana komitmen netralitas itu ketika ada pelanggaran. Kita nilai aja nanti," ucap Anies.
Ganjar: Jangan sampai pemilunya nanti rusak
Pernyataan Anies senada dengan Ganjar. Calon presiden nomor urut 3 ini mempertanyakan komitmen pemilu yang jujur dan adil, serta demokrasi yang lebih jujur.
"Saya enggak ngerti lagi, kalau seperti itu, maka itu memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran," ujar Ganjar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024, dilansir dari Antara.
Tak hanya soal Satpol PP yang secara langsung menyatakan dukungan ke salah satu paslon, Ganjar juga menanggapi berbagai pelanggaran seperti relawan pasangan calon yang terang-terangan menggunakan seragam kampanye dan membagikan uang
Ganjar heran dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak segera memberikan sanksi pada pelanggar aturan kampanye.
"Saya, kita-kita pemimpin butuh komitmen, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri termasuk juga relawan agar kita, yuk kita taat yuk. Kita boleh kritik, tapi juga harus mentaati aturan. Mudah mudahan Bawaslu segera periksa itu," ujar dia.
Ganjar menginginkan adanya realisasi dalam pengawasan jika terdapat pelanggaran, sehingga masing-masing relawan paslon dapat melakukan kampanye dengan caranya masing-masing.
"Jangan sampai pemilunya nanti rusak," ucap Ganjar.
TKN bantah sebagai aktor
Sebelumnya Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Arief Rosyid Hasan, tak mau berkomentar banyak soal ini. Dia meminta masyarakat memastikan terlebih dahulu kebenaran dari video tersebut.
Arief juga membantah dugaan pihaknya berada di belakang video dukungan Satpol PP Garut terhadap Gibran tersebut. Dia justru menyatakan video itu bisa saja dibuat oleh pihak lain dengan tujuan menurunkan elektabilitas pasangan nomor urut dua tersebut.
"Kalau ada yang seperti itu kan mesti dicek apakah benar itu dari mereka atau jangan-jangan ini upaya jelekin Prabowo-Gibran," kata Arief, Rabu, 3 Januari 2024, seperti dilansir dari Antara.
Sebelumnya, video dukungan para anggota Satpol PP Garut kepada Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Terdapat sekitar belasan orang berseragam yang ikut menyatakan dukungan dalam video tersebut.
"Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih," kata orang di video itu.
TIKA AYU | ANTARA
Pilihan Editor: Istana Sebut Satpol PP Garut yang Dukung Gibran Tak Langgar Etik
