Debat Capres Malam Ini Dinilai Bisa Pengaruhi Elektabilitas Ketiga Pasangan

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua KPU RI Hasyim As'ari meninjau persiapan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Pasangan Capres dan Cawapres juga tidak diperkenankan membawa atribut kampanye dalam bentuk apapun selama debat berlangsung. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua KPU RI Hasyim As'ari meninjau persiapan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Pasangan Capres dan Cawapres juga tidak diperkenankan membawa atribut kampanye dalam bentuk apapun selama debat berlangsung. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai debat capres dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa malam, 12 Desember 2023, akan bisa mempengaruhi elektabilitas masing-masaing pasangan calon. Dia menilai, penampilan setiap kandidat dalam debat terutama akan bisa mempengaruhi kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan atau undecided voters

Mengutip hasil survei terakhir yang dilakukan Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yaitu mencapai 28,7 persen. Menurut ujang, mereka belum menentukan pilihannya karena menunggu hasil debat akan seperti apa. 

“Besar atau sedikit, debat akan berpengaruh terhadap persepsi pemilih yang 28,7 persen itu,” kata Ujang saat dihubungi, Selasa pagi, 12 Desember 2023. 

Sebelumnya, survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di puncak dengan elektabilitas sebesar 39,3 persen suara. Di bawahnya, disusul Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar meraup 16,7 persen dan Ganjar-Mahfud dengan 15,3 persen suara. Sementara itu, ada 28,7 persen masih belum memutuskan pilihan. 

Survei tersebut dilakukan pada 29 November-4 Desember 2023. Wawancara berlangsung secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Margin of error  plus minus 2,65 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Masih bisa terjadi swing voters

Ujang juga tak menutup kemungkinan debat capres akan bisa menghasilkan fenomena swinging voters atau pemilih yang berpindah pilihan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan arah perpindahan pemilih tersebut.

Hanya saja, Ujang menilai performa para calon akan sangat menentukan tingkat elektabilitas mereka. Kandidat yang yang memiliki argumentasi bagus, menguasai masalah, materi, substansi, dan panggung disebut akan mendapat nilai positif dari masyarakat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Terutama calon pemilih 28,7 persen itu akan ke mana pilihan mereka,” kata Ujang. 

Ujang melihat masyarakat yang belum memutuskan pilihan karena masih masih ragu dan mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya debat di KPU. Ujang memberikan contoh pemilih Anies Baswedan. Dia menilai masih banyak yang ragu karena Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.

Demikian juga dengan masyarakat yang mendukung Prabowo dan Ganjar, menurut dia, masih ada yang ragu dengan pilihan calon wakil presiden masing-masing. 

“Karena mereka belum terlalu yakin terhadap pasangan calon,” kata Ujang.  

Debat capres yang diselenggarakan KPU malam ini mengambil tema penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

11 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.