Prabowo Niat Pensiun Jika Tak Terpilih, Pernah Gagal 3 Kali Kontestasi Pilpres 2 Kali Kalah dari Jokowi

image-gnews
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan orasi saat kampanye di acara konsolidasi tokoh agama dan masyarakat di Pool Primajasa, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 2 Desember 2023. Kunjungan tersebut merupakan kampanye perdana Prabowo sejak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibuka pada Selasa, 28 November 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan orasi saat kampanye di acara konsolidasi tokoh agama dan masyarakat di Pool Primajasa, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 2 Desember 2023. Kunjungan tersebut merupakan kampanye perdana Prabowo sejak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibuka pada Selasa, 28 November 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan bakal pensiun dari kontestasi pemilu presiden dan akan “naik gunung” jika tidak menang pada Pilpres 2024. Untuk itu, pihaknya meminta mandat kepada rakyat untuk menjadi Presiden RI. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

“Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya, tidak apa-apa. Saya seorang patriot, saya akan naik gunung, pensiun,” kata Prabowo, Sabtu, 2 Desember 2023.

Prabowo Subianto tercatat telah sebanyak tiga kali mengikuti kontestasi pemilihan sebagai presiden sejak 2009 hingga 2019. Artinya, Pilpres 2024 adalah kali keempatnya. Dia menjadi salah satu kandidat yang paling sering ikut Pilpres yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, Prabowo belum pernah menang.

Kini, pada Pilpres 2024 Prabowo berpasangan dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh nomor urut dua.

1. Pilpres 2009

Prabowo Subianto awalnya diusung oleh Gerindra sebagai calon presiden pada Pilpres 2009. Namun akhirnya dia menjadi pendamping Megawati Soekarnoputri setelah meneken perjanjian Batu Tulis. Kala itu ada tiga pasangan kandidat yaitu Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY-Boediono, dan Muhammad Jusuf Kalla atau JK-Wiranto. Pemilu pun digelar pada 8 Juli 2009.

Ini adalah kekalahan pertama Prabowo dalam Pilpres. SBY-Boediono memang dengan jumlah suara 60,80 persen. Sedangkan Megawati-Prabowo mendapatkan suara sebanyak 26,79 persen, disusul JK-Wiranto dengan suara 12,41 persen. JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo lalu mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU dan KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Pada 12 Agustus 2009, majelis hakim konstitusi membacakan putusannya. Dalam amar putusan, hakim MK menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion.

2. Pilpres 2014

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Prabowo kembali maju di Pilpres 2014. Kali ini, setelah pada 2009 menjadi wakilnya Megawati, Ketum Gerindra itu naik sebagai capres. Dia didamping Hatta Rajasa. Lawannya tunggal, mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang maju didampingi JK. Ini adalah kali ketiga JK ikut Pilpres dan kali keduanya bertemu Prabowo di kontestasi.

Pemilu Presiden digelar pada 9 Juli 2014. Prabowo kalah lagi. Pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan suara 46,85 persen, sementara Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara 53,15 persen. Kubu Prabowo-Hatta lalu mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan MK.

Inti gugatan Prabowo ke MK adalah adanya kejanggalan jumlah DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan), pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), mempermasalahkan sistem noken di Papua, serta hasil penghitungan yang seharusnya memenangkan Prabowo-Hatta sebesar 50,25 persen. Pada 21 Agustus 2014, MK memutuskan “menolak secara keseluruhan” seluruh gugatan tim hukum Prabowo-Hatta.

3. Pilpres 2019

Kalah dua kali, yakni saat jadi cawapres pada Pilpres 2009 dan jadi capres pada Pilpres 2014, tak membuat Prabowo jera mencalonkan diri. Dia maju lagi sebagai capres berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Prabowo kembali melawan Jokowi yang kali ini berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Ma’ruf Amin.

Pemilu ini menjadi pesta demokrasi terpanas sepanjang kontestasi Pilpres. Hal itu disebabkan adanya polarisasi politik yang memecah rakyat menjadi dua kubu, Cebong dan Kampret. Lagi-lagi Prabowo Subianto kalah. Jokowi-Ma’ruf Amin menang dengan perolehan suara 55,50 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan suara 44,50 persen.

Namun, hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Mereka menganggap Pilpres 2019 penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa kepada MK. Tetapi gugatan tersebut ditolak MK.

Pilihan Editor: Soal Gimik Gemoy TPB Prabowo-Gibran, Begini Kata Ganjar dan Timnas AMIN

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno saat di Batam, Sabtu malam, 30 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.


Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

6 jam lalu

Nama politisi Gerindra Yogi Maulana dan smelter timah milik adik Prabowo PT MSP disebut terkait dengan tangkapan 8 ton pasir timah diduga ilegal yang dilakukan oleh personel Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung, Sabtu Pagi, 11 Mei 2024 lalu. (ist)
Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atau Polda Babel berhasil mengamankan 8 ton pasir timah diduga ilegal.


Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

6 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.


PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

6 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

7 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

Wacana penambahan menteri menjadi 40 Kementerian dalam Kabinet Prabowo sedang ramai dibahas, Gerindra pun mendukung.


Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

9 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

10 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?