Bawaslu DKI Ungkap Modus-modus Kecurangan dalam Pemilu

Reporter

image-gnews
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan sambutan dalam acara Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Kamis di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Acara tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu DKI sebagai upaya mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2024. ANTARA/Mecca Yumna
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan sambutan dalam acara Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Kamis di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Acara tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu DKI sebagai upaya mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2024. ANTARA/Mecca Yumna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mengajak partisipasi kalangan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengawasan pemilu dengan cara menjadi pengawas TPS.

Mahasiswa yang diharapkan masih mampu menjaga idealisme dan independensi, bisa menjadi ujung tombak untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan leguslatif.   

"Teman-teman mahasiswa memiliki kapasitas intelektual yang saya kira tidak bisa diragukan. Independensi, tidak terlibat partai politik, memiliki kejujuran, memiliki integritas yang tidak bisa dibeli oleh peserta pemilu," ujar Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin, Kamis, 2 November 2023 seperti dilansir dari Antara.

Burhanuddin lantas mencontohkan sejumlah kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan suara di TPS. Dia mencontohkan, di tahun 2019, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Cakung dianggap merusak sebanyak 100 lebih surat suara. Kejadian tersebut, kata dia, kemudian dilaporkan warga.

Kasus lain yang dia sebutkan adalah penggunaan hak pilih lebih dari dua kali, seperti yang terjadi di Kemayoran dan Gambir pada Pilkada 2017. Dia mengatakan, selain melakukan pemungutan suara ulang, orang yang melakukan pelanggaran itu dipidanakan.

Dia menambahkan, menurut pengalaman Bawaslu pada Pemilu yang lalu, sejumlah pengawas TPS ternyata adalah anggota keluarga dari Ketua KPPS, sehingga rentan terjadi kecurangan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha mengatakan idealisme dan independensi mahasiswa diharapkan bisa ikut mengusut hingga tuntas bila terjadi dugaan pelanggaran pemilu. Karena selama ini, kata dia, banyak laporan pelanggaran yang kemudian dicabut di tengah jalan.  

"Pengalaman kami di Pemilu 2019 yang lalu, pada saat prosesnya, itu ada pelanggaran. Kemudian ada pelapor. Sedang kita proses. Di tengah jalan, laporan dicabut. Mungkin karena ada tekanan, karena ada intervensi, dan seterusnya, akhirnya enggak bisa kita proses pelanggaran yang terjadi. Tapi kalau ini didapati oleh mahasiswa, saya pikir mahasiswa punya semangat," ujarnya.

Munandar mengatakan, dia berharap kegiatan sosialisasi tersebut bisa memaksimalkan kinerja dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar Pemilu bisa berjalan dengan baik. Dia menilai, Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan sendirian.

"Memastikan pemilu ke depan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa, itu bisa menjadi pasukan kita, menjadi pengawas partisipatif," ujarnya.

Pilihan Editor: Ketua Bawaslu DKI Ajak Mahasiswa Jadi Pengawas TPS Agar Tak Ada Laporan Pelanggaran yang Dicabut

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

28 menit lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

12 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Cara UGM Cegah Peserta UTBK-SNBT Pakai Joki dan Lakukan Kecurangan

16 jam lalu

Pemantauan UTBK SNBT 2024 di UGM Yogyakarta Jumat 3 Mei 2024. Dok.istimewa
Cara UGM Cegah Peserta UTBK-SNBT Pakai Joki dan Lakukan Kecurangan

Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) di Kampus UGM diikuti sebanyak 18.726 peserta.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

1 hari lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.


Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

1 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.


KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg


MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.


PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.


Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

3 hari lalu

Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpose saat acara menari Ketuk Tilu massal di panggung depan  Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Agustus 2022. TEMPO/Prima mulia
Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.