Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.
Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif.
Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.
Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI.
Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama.
Dalam perjalanannya, Golkar yang tadinya anti-partai pun runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.
Partai Golkar, sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia.
Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 persen suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 persen diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 persen dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4 persen.
TEMPO | ANTARA
Pilihan Editor: Eks Penyidik KPK Minta Firli Bahuri Tak Mangkir dari Pemeriksaan di Polda Metro Besok Jumat
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
