Antisipasi Kendala Pemilu 2024, KPU Akan Terus Lakukan Simulasi

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) dan empat anggotanya dalam konferensi pers menjelaskan proses penyaluran logistik pemilihan umum atau Pemilu 2024 di gedung KPU, Rabu, 20 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) dan empat anggotanya dalam konferensi pers menjelaskan proses penyaluran logistik pemilihan umum atau Pemilu 2024 di gedung KPU, Rabu, 20 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan akan melakukan simulasi distribusi logistik pemilihan umum atau Pemilu 2024 di sejumlah tempat. Dia mengklaim simulasi seperti ini belum pernah dilakukan di pemilu sebelumnya.

"Kami menyiapkan simulasi untuk distribusi logistik, bongkar muat, sortir, lipat, packing, dan distribusi sampai tempat pemungutan suara," kata Hasyim kepada wartawan di gedung KPU, Rabu, 20 September 2023.

Menurut dia, percobaan distribusi logistik pemilu itu sudah dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 27 Juli lalu. Alasan simulasi penyaluran peralatan pemilu di Bogor, kata dia, karena kota itu menjadi kabupaten terbesar di Indonesia dengan jumlah pemilih sekitar 3,9 juta orang dan jumlah TPS sekitar 15 ribu.

"Maka itu tempat yang dianggap pas melakukan uji coba," ujar Hasyim.

Dia menambahkan, dalam simulasi KPU membuat skenario persis seperti akan ada kejadian berupa hambatan.  Menurut Hasyim, dalam simulasi pertama ini, pihaknya memeragakan penurunan logistik, penyortiran, perhitungan, pengemasan ulang, pelipatan kertas hingga pembuatan berita acara serah terima. 

Hal itu, menurut dia, penting untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan logistik pemilu. " Agar tidak salah hitung, salah packing," kata dia.

Akan gelar simulasi di wilayah kepulauan

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU, Yulianto Sudrajat, menambahkan, dalam simulasi kedua, pihaknya akan memeragakan cara pengiriman logistik pemilu dari Kantor KPU Kabupaten/Kota hingga ke lokasi TPS. Simulasi distribusi itu akan dibuat di Banggai Laut, Sulawesi Utara dan Morotai, Maluku Utara.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Situasi ini akan menggambarkan situasi sebenarnya dan bisa mengantisipasi berbagai kendala di lapangan," kata Yulianto. "Daya tempuhnya seperti apa."

Hasyim menyatakan hasil simulasi ini nantinya akan dijadikan sebagai buku panduan bagi KPU di provinsi dan kabupaten/kota sebagai tata kelola logistik. Dia juga menyatakan pihaknya akan mengulang simulasi tersebut di sejumlah daerah.

"Ada tiga daerah dengan kategori karakter kepulauan terjauh, daerah terluar, dan daerah perkotaan," tutur Hasyim. "Karena dinamikanya beda-beda."

Hasil simulasi akan dibuat menjadi buku panduan

Yulainto menambahkan simulasi itu juga penting untuk memitigasi potensi hambatan yang akan terjadi dalam Pemilu 2024. Dia pun berharap dengan pemetaan itu, KPU bisa meminimalisir hambatan yang ada.

"Sehingga ketika tahapan itu berlangsung kami sudah punya peta, dan bisa memitigasinya," ucap Yulianto. "Harapannya logistik bisa sampai tepat waktu di TPS."

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

13 menit lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

5 jam lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.


KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

11 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.


Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Koalisi NasDem-Gerindra Karawang mengusung petahana pada Pilkada serentak 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

4 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.