Sebut PDIP Akan Pilih Nasaruddin Umar Untuk Dampingi Ganjar Pranowo, Pengamat: Replikasi Jokowi-Ma'ruf Amin

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof.Nasaruddin Umar bersama  beraudiensi bersama Lintas Tokoh Agama berudiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof.Nasaruddin Umar bersama beraudiensi bersama Lintas Tokoh Agama berudiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik Dr Panji Suminar menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan memilih imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Panji menilai partai banteng ingin mereplikasi keberhasilan duet Jokowi - Ma'ruf Amin yang menang pada Pilpres 2019.

Panji menyatakan bahwa Nasaruddin Umar bisa menjadi pilihan utama jika dalam beberapa bulan ke depan elektabilitas Ganjar terus menunjukkan kenaikan. 

"Kalau memang misalkan Ganjar sudah tinggi dari sekarang elektabilitasnya, saya yakin Nasaruddin Umar sudah diambil langsung sekarang itu (untuk jadi cawapres)," kata pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu tersebut, Jumat, 7 Juli 2023. 

Nasaruddin merepresentasikan NU dan luar jawa

Sosok Nasaruddin Umar, kata dia, menjadi sosok yang tepat dipilih PDIP untuk mereplikasi periode Jokowi-Jusuf Kala atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain karena representasi NU, Nasaruddin dinilai juga merepresentasikan masyarakat luar jawa karena berasal dari Sulawesi Selatan.

"Nasaruddin Umar itu mewakili luar Jawa dan NU mereplikasi saat Jokowi-Ma'ruf Amin atau Jokowi-JK, JK itu juga NU kultural yang mewakili luar Jawa seperti Nasaruddin," kata dia.

Meskipun demikian, dia menilai strategi PDIP menunggu pengumuman cawapres hingga September cukup tepat. Dia menilai partai yang dinahkodai oleh Megawati Soekarnoputri itu masih ingin melihat bagaimana pergerakan elektabilitas Ganjar Pranowo. 

Menurut dia PDIP menunggu sampai September karena ingin melihat apakah ada lonjakan elektabilitas dari Ganjar Pranowo sebagai calon presiden seperti kondisi waktu mencalonkan Jokowi dulu.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Waktu Jokowi dulu kan ada lonjakan elektabilitas, tapi kalau Ganjar saya rasa tidak akan seperti itu. Setelah melihat bagaimana elektabilitasnya satu dua bulan ini baru PDIP menentukan sosok siapa yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo, yang dapat mendongkrak elektabilitas," ujarnya.

Strategi PDIP pengaruhi capres lainnya

Selain itu, kata dia, strategi partai berlambang banteng moncong putih itu juga membuat para kandidat calon presiden lainnya lebih hati-hati menentukan pasangan mereka.

Hal itu karena, pasangan Ganjar yang dipilih PDIP nantinya juga akan menentukan langkah kandidat dan para partai politik kompetitor dalam memilih pasangan cawapres.

"Makanya mereka saling intip. Namun persoalannya saat ini yang tersedia itu sudah jelas-jelas nama-namanya, tidak akan ada nama kejutan. Menurut saya tidak baik pula mengumumkan cawapres terlalu cepat atau terlalu lambat, Juli atau Agustus sepertinya waktu yang pas," kata Panji.

Nama Nasaruddin Umar memang sempat disebut sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar. Nama pria yang lahir pada 23 Juni 1959 di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, tersebut diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain Nasaruddin, PPP juga mengusulkan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

20 menit lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

NasDem mengungkapkan salah satu penyebab perolehan suara mereka berkurang karena KPU salah mengisi jumlah suara sah mereka.


Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

33 menit lalu

Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Uno memberikan pernyataan pers kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 15 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.


Masa Jabatan Hampir Berakhir, Apa Rencana Sandiaga Uno Selanjutnya?

42 menit lalu

Menparekraf Sandiaga Uno. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Masa Jabatan Hampir Berakhir, Apa Rencana Sandiaga Uno Selanjutnya?

Masa jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tersisa lima bulan lagi. Ini rencana dia.


Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

1 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.


PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

1 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.


Sandiaga Uno Ingatkan Cek Bus Sebelum Berwisata: Pakai Aplikasi Spionam

1 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam wawancara dengan wartawan di halaman kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sumber: Istimewa
Sandiaga Uno Ingatkan Cek Bus Sebelum Berwisata: Pakai Aplikasi Spionam

Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengingatkan untuk cek kendaraan sewa sebelum berwisata menggunakan aplikasi Spionam.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

1 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

2 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi sentra Tenun dalam Festival Rimpu Mantika Sabtu 27 Apri 2024.
Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

Menteri parekraf Sandiaga Uno tengah menyiapkan UMKM yang akan mengisi acara HUT Kemerdekaan RI Agustus mendatang


KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

3 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

KPU menyanggah belasan ribu suara hasil pemilihan DPR RI untuk PPP di Sumut berpindah ke Partai Garuda.


Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

4 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.