Mengenal Partai Keadilan Sejahtera, Partai Langganan Oposisi yang Berakar dari Gerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah

image-gnews
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan (tengah), Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kiri) dalam acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan Hari Buruh atau May Day yang dihadiri perwakilan organisasi buruh hingga pengemudi ojek online (ojol). TEMPO/M Taufan Rengganis
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan (tengah), Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kiri) dalam acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan Hari Buruh atau May Day yang dihadiri perwakilan organisasi buruh hingga pengemudi ojek online (ojol). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi satu di antara 3 partai anggota Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Diketahui pada dua edisi Pemilu sebelumnya, partai ini juga bertindak sebagai oposisi. Dalam sejarah perkembangannya, diketahui jika partai ini berakar dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Timur Tengah dan Mesir. Bagaimanakah profil partai ini? 

Partai Keadilan Sejahtera pada awalnya bernama Partai Keadilan. Partai ini berdiri pada tahun 1998. Partai Keadilan sangat kental dengan Islam dan Timur Tengah. Dalam proses pendiriannya, banyak dibantu sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.

Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan menuturkan, tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.

Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.

Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen. 

Dalam mengembangkan partai, kader-kader Partai Keadilan dikenal menggalang suara dari kalangan aktivis tarbiyah berusia muda. Namun ternyata, Partai Keadilan saat itu dinilai belum menarik sebagian pemilih Indonesia. Pada Pemilu 1999, suara mereka hanya 1,3 persen.

Sejumlah perubahan dilakukan. Singkat cerita, pada tahun 2022, Partai Keadilan mengganti namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Pada pemilu legislatif 2004, PKS berhasil meraih 7,34 persen suara atau 45 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. Pencapaian itu dianggap luar biasa. Sejak itu, PKS terus menanjak menjadi kekuatan politik yang amat diperhitungkan di negeri ini.

Dilansir dari laman resmi Partai Keadilan Sejahtera, berdirinya PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 dengan bertempat di lapangan silang Monas, Jakarta. Pada tahun yang sama juga PKS disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat itu. 

Tidak lama berselang, PKS juga lolos dalam verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sehingga dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum 2004.

Pada Pemilu 2004, PKS menjadi partai politik yang lolos parliamentary threshold dan menjadi partai yang berhak mengirim para wakilnya menjadi anggota legislatif di DPR maupun MPR RI. Dalam perhelatan selanjutnya, PKS juga selalu lolos sebagai partai politik nasional di DPR RI. 

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS juga mengirimkan kader-kader untuk mengisi amanah sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II.

Sejak Pemilu dan Pilpres 2014, PKS berada diluar pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. PKS menjadi partai politik yang senantiasa kritis menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat di parlemen. Sejak keikutsertaan partai ini dalam Pemilihan Umum dari 2004 hingga 2019, jumlah pencapaian persentase suara PKS selalu meningkat dengan perolehan diatas 7 persen. 

Namun pada 2014, perolehan suara partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut mengalami penurunan pada angka 6.79 persen. Kendati demikian, mereka tetap mengalami peningkatan jumlah suara dari Pemilu 2009 yang sebelumnya sebanyak 8.206.955 suara menjadi 8.480.204. 

PKS Di Pemilu 2024

Pada Pemilu 2024 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menargetkan mendapat 15 persen suara. Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap partainya punya perwakilan yang beragam di Senayan.

Ia mengatakan, partainya mendaftarkan bakal caleg dengan berbagai latar belakang. "Banyak dari kalangan purnawirawan, pensiunan dan anak-anak milenial untuk merapatkan diri melalui PKS dan itu diserap oleh kami dan tersebar di berbagai wilayah," kata Syaikhu saat ditemui di kantor KPU RI, Senin, 8 Mei 2023. 

Para bakal caleg itu tersebar di 84 daerah pemilihan yang ada di seluruh Indonesia. Pada pemilu kali ini, PKS menjadi partai yang pertama mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPU.

Adapun PKS menyebut salah satu wilayah yang menjadi lumbung suara partainya adalah dari Jawa Barat. "Tentu yang pertama adalah di daerah ada Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Barat," katanya saat ditemui di Kantor KPU RI, Senin, 8 Mei 2023. 

Selain itu, pada 23 Februari 2023 lalu,  PKS resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden atau Capres 2024. Deklarasi ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut ada tiga parameter yang digunakan partainya untuk mendukung Capres, yang sudah diputuskan sejak Musyawarah Majelis Syura. Ketiganya yaitu nasionalis religius, simbol perubahan, dan punya peluang menang besar.

Pilihan Editor: Tanggapi Pertemuan AHY-Puan, PKS: Bukan Berarti Keluar Koalisi

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

1 jam lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

5 jam lalu

Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah berbicara dalam sarasehan Aktivis Menjaga Demokrasi bertajuk
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.


Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

15 jam lalu

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat ditemui usai pertemuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

Aboe Bakar mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.


Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

18 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

Nama Mohammad Idris sedang dibahas di DPW PKS Jawa Barat untuk diajukan ke DPP PKS.


Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

18 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah (kiri) saat Rapat Pleno penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

Partai Gelora meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

19 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

20 jam lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

20 jam lalu

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kelima kiri) dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) bergandengan tangan dengan sejumlah ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat deklarasi sebagai capres dan cawapres sebelum melakukan pendaftaran menuju Gedung KPU di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa/tom.
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?