Mengenal Partai Ummat, Partai Bentukan Amien Rais dan Menantunya

image-gnews
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi tampil mengenakan sebuah baju batik cokelat lengan panjang saat menghadiri syawalan dan rapat kerja wilayah Partai Ummat DIY di Sleman Yogyakarta Sabtu 29 April 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi tampil mengenakan sebuah baju batik cokelat lengan panjang saat menghadiri syawalan dan rapat kerja wilayah Partai Ummat DIY di Sleman Yogyakarta Sabtu 29 April 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu 2024 menjadi ajang pertarungan sejumlah partai politik baru. Salah satunya adalah Partai Ummat. Sosok di balik partai dengan lambang bintang di dalam perisai itu adalah keluarga politisi senior Amien Rais

Melansir dari laman partaiummat.id, partai ini didirikan pada 24 April 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun deklarasi secara nasional berlangsung pada 29 April 2021 yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 H. Ketika berdiri, Partai Ummat disebut melibatkan sebanyak 99 orang pendiri yang mewakili 34 provinsi dan telah hadir dalam deklarasi partai di Yogyakarta. 

Posisi Ketua Majelis Syuro dipegang oleh Amien Rais dan Sambo sebagai Sekretaris Umum. Sedangkan Ketua Umum dijabat oleh Ridho Rahmadi. Dosen Teknik Informatika di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais. 

Partai ini memiliki motto yang berbunyi “An-Nahyu ‘anil Dzulmi, Al-Amru bil-’Adli“ atau yang berarti “Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan”. 

Dalam mukadimmah atau pendahuluan tentang Partai Ummat, Amien Rais menyampaikan bahwa partai yang berlandaskan Kitab Suci Islam ini memiliki dua fokus tujuan. Pertama, memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Kedua, menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. 

“Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familiar, dan komunal (atau) level mikro. Maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional atau level makro dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan,” ujar dia dalam akun Youtube Amien Rais Official. 

Dengan sarana, aparat yang lengkap, serta kekuasaan yang paling besar, ia mengatakan negara dapat melancarkan kezaliman dalam urusan politik hingga kemanusiaan. “Namun negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya,” kata Amien.

Dia menyatakan bahwa hal itu tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah sedang membela kepentingan rakyat atau sedang membela kepentingan konglomerat.

Amien menyampaikan bahwa Partai Ummat bertekad akan bekerja bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Serta berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal.

Jadi Kontestan Pemilu 2024

Melansir dari Tempo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilihan Umum 2024. usai dinyatakan lolos, Ketua Majelis Partai Ummat Amien Rais mewanti-wanti Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak menunda Pemilu 2024. 

KPU menyatakan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilihan Umum 2024 usai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memerintahkan KPU kembali menggelar verifikasi faktual perbaikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menetapkan partai besutan Amien Rais ini menggunakan nomor urut 24 dalam Pemilu 2024.

“Menetapkan nomor urut 24 sebagai nomor urut Partai Ummat dalam Pemilu anggota DPR dan DPD tahun 2024,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada 30 Desember 2022 silam.

Sebelumnya, Partai Ummat menggugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) kepengurusan di wilayah NTT dan Sulawesi Utara. Usai Bawaslu memfasilitasi mediasi antara Partai Ummat dengan KPU, Partai Ummat diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti verifikasi faktual.

Bahkan,  Partai Ummat menjadi peserta Pemilu 2024 yang memiliki keterwakilan perempuan terbaik dalam daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI. Hal itu terungkap dalam data yang dilansir oleh KPU pada Kamis, 8 Juni 2023 lalu.

Anggota KPU RI Idham Holik menyatakan seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 telah memenuhi syarat keterwakilan Perempuan dalam daftar Bacaleg untuk DPR RI. Bahkan, seluruh partai politik disebut mengajukan Bacaleg lebih dari 30 persen seperti yang diamanatkan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU, Partai Ummat menjadi peserta Pemilu 2024 yang paling banyak mengajukan Bacaleg perempuan. Partai besutan Amien Rais itu total mengajukan 292 Bacaleg perempuan dari total 580 Bacaleg. Di posisi kedua terdapat partai Garuda dengan 264 Bacaleg perempuan dan Partai Perindo di tempat ketiga dengan 249 Bacaleg. 

Pilihan Editor: Partai Ummat Jadi Peserta Pemilu 2024 dengan Keterwakilan Perempuan Terbaik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

1 jam lalu

Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpose saat acara menari Ketuk Tilu massal di panggung depan  Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Agustus 2022. TEMPO/Prima mulia
Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.


Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

12 jam lalu

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono saat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Pantauan Tempo, Mardiono tiba pada pukul 16.02 WIB didampingi jajaran petinggi PPP lainnya. TEMPO/Adinda Jasmine
Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.


Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (batik hijau tengah) bersama jajaran PKB dan PPP dalam konferensi pers usai pertemuan keduanya di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.


Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

23 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.


Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

1 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.


Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

MK mulai menggelar sidang sengketa pemilu 2024. Sidang dilakukan dengan mekanisme panel.


Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.