Jalan dari Bundaran HI Arah Gedung MK Ditutup  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 14:04 WIB

Suasana saat pendukung Prabowo memadati kawasan Bundaran Air Mancur jelang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden oleh Mahkamah Kosntitusi di Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan M.H. Thamrin ruas Bundaran Hotel Indonesia menuju Monumen Nasional, Jakarta Pusat, ditutup karena banyaknya massa pendukung Prabowo yang melakukan long march. Arus lalu lintas kendaraan menuju Sarinah pun dialihkan ke arah Jalan Sutan Syahrir, Menteng. (Baca: Polisi Yakin Situasi Sidang Putusan MK Kondusif)

"Mulai ditutup pada pukul 12.00 tadi," kata Kepala Pos Polisi Menteng Inspektur Dua Nengah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2014. "Hanya kendaraan ke arah perkantoran di sekitar Sarinah yang diperbolehkan lewat. Untuk kendaraan menuju Monas atau Harmoni disarankan menggunakan jalur lain,” katanya. (Baca: Jika Kalah, Massa Prabowo Ancam Masuk ke Gedung MK)

Hari ini, Kamis, 21 Agustus 2014 pukul 14.00, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan hasil pemilu presiden 2014. Ribuan pendukung Prabowo Subianto sejak pagi tadi mulai berdatangan di kawasan Bundaran HI dan berunjuk rasa. Mereka kemudian bergerak ke arah gedung MK di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Baca: Halaman MK Steril dari Massa)

Tidak hanya melakukan long march, kendaraan massa simpatisan Prabowo juga diparkir di sekitar Jalan Imam Bonjol. Belasan bus Metro Mini dan mikrolet memblokade Jalan Imam Bonjol, dekat Bundaran HI. Akibat aksi ini, lalu lintas dari arah Sudirman menuju Bundaran HI dan sebaliknya macet. (Baca: 8 Manuver Prabowo Gugat Hasil Pemilu Presiden)

PRAGA UTAMA

Terpopuler:

Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo

Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS

Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya