Kapolres Mojokerto Siap Dicopot Jika Rusuh  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 13:54 WIB

Pendukung Prabowo menginjak kawat duri yang dipasang polisi di kawasan Bundaran Air Mancur, dekat Gedung Indosat, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Mojokerto - Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Muji Ediyanto siap dicopot dari jabatannya jika di wilayah hukumnya terjadi kerusuhan akibat putusan sengketa pemilihan presiden yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini, Kamis, 21 Agustus 2014. "Saya pertaruhkan pangkat dan jabatan saya untuk keamanan Mojokerto," kata dia.

Muji mengimbau semua pihak agar ikut menjaga keamanan. "Jika ada yang mengganggu keamanan, akan kami tindak tegas." Menurutnya, sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Polri, ada enam tahap tindakan pengamanan. "Jika sampai fase 6 eskalasi meningkat, kami datangkan Brimob."

Kepolisian menempatkan sejumlah personel di beberapa tempat seperti kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dan kantor-kantor sekretariat partai. "Kantor-kantor partai juga dijaga." Muji memantau situasi di KPU Kabupaten Mojokerto di Jalan R.A. Basuni.

Kemarin, Rabu, 20 Agustus 2014, Kepolisian Resor Mojokerto membicarakannya dengan unsur muspida. Pengurus partai, tokoh masyarakat, dan tokoh agama diminta turut mengantisipasi potensi gangguan keamanan karena dampak putusan sengketa pilpres di MK.

"Jika di Jakarta terjadi chaos, di Mojokerto harus tetap aman," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto KH Sihabul Irfan. Kiai yang akrab dipanggil Gus Irfan ini berharap seluruh wilayah di Indonesia aman setelah adanya putusan MK. "Semoga semua daerah aman dan tidak ada konflik horizontal."

ISHOMUDDIN

Terpopuler:
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS

Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

3 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya