Dicegat Polisi, 4 Bus Pendukung Prabowo Pulang

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 12:46 WIB

Para wartawan menunggu di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden di Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan mengatakan polisi mendapati rombongan massa bergerak menuju Jakarta dari Jawa Barat menjelang pembacaan putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. "Sudah ada empat bus kami kembalikan semalam sekitar pukul 21.00 WIB," ujarnya di Bandung, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Yang Lain Orasi, Tiga Pendukung Prabowo Ini Tidur)

Menurut Iriawan, rombongan massa itu dicegat di wilayah Purwakarta. Dia tidak merinci identitas kelompok itu. "Kami mengimbau agar kembali ke rumah masing-masing. Lihat televisi kan sama saja. Kalau di MK, tidak kelihatan," ujarnya. (Baca: Massa Prabowo Mulai Padati Bundaran HI)

Iriawan menuturkan penyisiran polisi terhadap massa yang bergerak menuju Jakarta sudah dilakukan sejak Rabu malam, 20 Agustus 2014. Penyisiran dilakukan di jalan raya. "Khususnya jalan-jalan yang akan menuju Ibu Kota." (Baca: Kubu Prabowo Janjikan 30 Ribu Orang Datangi MK)

Penjagaan akan dikonsentrasikan di 20 titik di Jawa Barat. Di antaranya, di Karawang, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, dan Cianjur.

Menurut Iriawan, lebih dari 20 ribu polisi di Jawa Barat dikerahkan menjelang pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Polda Jawa Barat juga mengirim tiga kompi satuan Brimob ke Jakarta. Selain itu, satu Batalion Sabhara juga siaga di Markas Polda Jawa Barat.

AHMAD FIKRI


Berita Terpopuler
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK











Advertising
Advertising

Berita terkait

MK Tolak Permohonan Gugatan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat

7 menit lalu

MK Tolak Permohonan Gugatan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat

MK mengatakan ada perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka tiga, dan petitum angka lima dalam permohonan PDIP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

42 menit lalu

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

PPP juga tidak menguraikan secara jelas pada tempat pemungutan suara atau TPS mana dan tingkat rekapitulasi mana terjadi perpindahan suara.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

2 jam lalu

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

Bekas Ketua MK ini dilarang mengikuti sidang dimana ada PSI. Buntut dari putusan MKMK atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman.

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

3 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

19 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

20 jam lalu

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

4 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

4 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

4 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

4 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya