DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu yang Kena Sanksi
Kamis, 21 Agustus 2014 11:22 WIB
Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO , Jakarta - Juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan ada penyelenggara pemilu yang bakal kena sanksi. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut. (Baca: Putusan MK, Ini Pengalihan Rute Bus Transjakarta ) "Ada, ada," kata Nur Hidayat saat dihubungi Tempo , Kamis, 21 Agustus 2014. Ia selanjutnya enggan menyebut penyelenggara di tingkat yang dimaksud. Putusan DKPP mengenai dugaan pelanggaran itu akan dibacakan pada pukul 11.00 WIB. "Kan, ada 14 perkara yang diadukan oleh pengadu. Kami akan bacakan dalam bentuk putusan," katanya. (Baca: 3 Kompi Brimob dan Sabhara Jaga Kantor Jokowi ) Adapun 14 perkara dugaan pelanggaran kode etik itu antara lain mengadukan seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu, anggota KPU DKI Jakarta, anggota KPU Provinsi Jawa Timur, anggota Kota Surabaya, dan anggota KPU Kabupaten Dogiyai-Papua serta beberapa pengawas pemilu.FEBRIANA FIRDAUS Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi Berita terpopuler lainnya: Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum
Advertising
Advertising
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
3 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
3 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
3 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
3 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
3 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
3 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
4 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
4 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
4 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
11 jam lalu
3 hari lalu
3 hari lalu
4 hari lalu
5 hari lalu
6 hari lalu
6 hari lalu
7 hari lalu
8 hari lalu
9 hari lalu