Tim Jokowi Tuding Saksi Tim Prabowo Ngarang

Reporter

Minggu, 17 Agustus 2014 23:16 WIB

Massa pendukung Prabowo-Hatta melaksanakan shalat Jumat disela melakukan aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 15 Agustus 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Henry Yosodiningrat, mengatakan permohonan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014 sangat dipaksakan. Ia menambahkan, keterangan saksi dari kubu Prabowo banyak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Besok, Mahkamah kembali menggelar sidang sengketa pemilu presiden dengan agenda pemaparan bukti. Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK setelah Komisi Pemilihan Umum menyatakan Jokowi-Kalla menang dalam pemilihan presiden lalu. Kubu Prabowo meminta MK membatalkan keputusan KPU karena menuding banyak kecurangan. "Kami sudah memprediksi. Mereka memberikan keterangan dengan mengernyit dan mengarang cerita," ujar Henry saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Agustus 2014.

Henry mencontohkan, saksi kubu Prabowo dari Jakarta menyatakan ada mobilisasi dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Henry kemudian bertanya kepada saksi ihwal datangnya massa itu ke Jakarta. Saksi tersebut, kata Henry, menjawab bahwa massa sudah tinggal di Jakarta tetapi identitas kependudukannya dari daerah. "Jadi bukan mobilisasi," kata dia.

Menurut Hendry, gugatan kubu Prabowo yang diajukan ke Mahkamah sama sekali tak terbukti terstruktur, sistematis, dan masif. "Jadi, dalil mereka tak cukup untuk mengajukan pemungutan ulang," kata dia.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita populer:
Istri Munir: Jokowi Melakukan Kesalahan Pertama
Hamdan Zoelva Tak Takut Pengerahan Massa Prabowo-Hatta
Alasan Ruhut Sitompul Yakin Demokrat ke Jokowi-JK
Mujahidin Indonesia: Isu ISIS 'Dimainkan' di Sini

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

2 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

7 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

12 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

14 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

15 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

21 jam lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya