Duit Prabowo untuk Rombongan Relawan di MK

Reporter

Editor

Sundari

Senin, 11 Agustus 2014 13:05 WIB

Relawan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta mengibarkan sejumlah bendera partai saat menggelar aksi dukungan jelang sidang perdana gugatan Pilpres di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 6 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Rabu, 6 Agustus lalu, pengunjuk rasa memadati Jalan Medan Merdeka Barat sejak pukul 09.00 WIB. Mereka datang menggunakan pelbagai kendaraan, seperti Metro Mini, bus, mikrolet, dan sepeda motor. Sebagian besar dari mereka mengenakan seragam relawan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajassa, yang menggugat kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Mereka datang secara sukarela," kata komandan relawan tim kampanye Prabowo-Hatta, Kivlan Zein. (Baca: Massa Prabowo-Hatta Diminta Siap Mati Syahid)

Saat sidang pertama sengketa pemilihan presiden berlangsung, nama para peserta aksi didata lengkap dengan identitas kelompok dalam lembaran berwarna putih. Lalu, mereka menekennya di kolom nama. Menurut seorang pemimpin massa, pencatatan ini untuk memudahkan klaim biaya operasional yang akan diajukan ke tim sukses. (Baca: Massa Bertambah, Kekuatan Polisi Jaga MK Tetap)

Rombongan dalam mikrolet memperoleh uang operasional sebesar Rp 250 ribu-Rp 300 ribu. Kelompok minibus mendapat Rp 500 ribu-Rp 700 ribu. Sedangkan pengendara sepeda motor diberi jatah setara dengan 4 liter bensin atau Rp 26 ribu. Demonstran juga mendapat pasokan makan siang berupa nasi yang dikemas dalam kotak kardus.

Tagihan itu disodorkan kepada Kivlan dalam rapat evaluasi di Rumah Polonia, pos komando Prabowo-Hatta, di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. "Bentuk tanggung jawab terhadap massa, tapi tak ada uang saku," kaya Kivlan. Namun dia merahasiakan jumlah uang yang digelontorkan.

Berita lebih lengkap, baca majalah Tempo yang terbit hari ini, Senin, 11 Agustus 2014.

RUSMAN PARABUEQ






Terpopuler
Prabowo Disebut Terasing dari Pemilihnya
Khotbah Jumat Pro-ISIS, Turunkan Khatib dari Mimbar
Freedom Institute Akan Pindah, Bukan Mau Tutup

Berita terkait

Partai Buruh Bakal Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK

2 jam lalu

Partai Buruh Bakal Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK

Pasal tersebut dianggap membatasi hak bagi parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD untuk mengusulkan pasangan calon di pilkada.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

6 jam lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

1 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

3 hari lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

3 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

4 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

4 hari lalu

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

4 hari lalu

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak di MK, dengan total 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

5 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

5 hari lalu

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.

Baca Selengkapnya