Prabowo Subianto tiba di sidang gugatan Pilpres Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu 6 Agustus 2014. Dalam sidang tersebut, hadir seluruh anggota parpol koalisi merah putih. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi memberikan banyak perhatian pada penyusunan kalimat yang dianggap tak rapi. Bahkan, hakim Ahmad Fadlil menyarankan untuk membuat sistematika laporan yang nalar dan logis. (Baca: Sidang Prabowo-Hatta di MK, Ini Pengalihan Arusnya)
Berikut daftar kesalahan umum dalam laporan gugatan Prabowo-Hatta: 1. Kesalahan penulisan nomor dan angka 2. Pembuatan kalimat yang dinilai tak efektif 3. Kerancuan provinsi yang dimaksud seperti antara Sumatra Selatan atau Sumatra Barat dan Bengkulu atau Bangka-Belitung 4. Tidak detil mengenai gugatan yang dimaksud dan undang-undang yang dilanggar 5. Tidak detil menjabarkan apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif
Hakim memberikan kesempatan kepada kubu Prabowo-Hatta untuk memberikan perbaikan. Waktu yang diberikan selama 1x24 jam. Kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution mengingatkan ihwal perbaikan yang dilakukan. "Perbaikan hanya redaksional, bukan penambahan materi atau substansi," ujar Adnan. (Baca: Adu Ramai Orasi, Polisi Minta Massa di MK Tenang)
Adnan juga mengemukakan tentang sepuluh provinsi yang dicantumkan, tapi tidak ada uraian. "Diberi kesempatan untuk memperbaiki atau diabaikan, itu hak hakim," ujar Adnan.
Ia juga menyampaikan soal pembukaan kotak suara yang dinilai sah. "Bukti yang diminta oleh MK ada di dalam kotak suara," ujar Adnan. (Baca: 3.000 Pendukung Prabowo-Hatta Demo di Depan MK)
Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi
6 jam lalu
Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi
Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?
