Sidang Gugatan Pilpres Dihadiri Semua Anggota KPU  

Reporter

Selasa, 5 Agustus 2014 13:56 WIB

Suasana rapat pleno lanjutan rekapitulasi penghitungan nasional Pilpres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan semua anggota KPU akan menghadiri sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 6 Agustus 2014. "Semua komisioner, selaku pihak termohon, akan hadir di MK besok," kata Ferry di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Sidang Gugatan Prabowo di MK Tetap Rabu)

Menurut Ferry, tujuh komisioner akan menghadiri sidang meski KPU telah memiliki tim advokasi yang bisa mewakili mereka. Tim advokasi KPU diketuai pengacara senior, Adnan Buyung Nasution. "Kami akan menemani tim advokasi di persidangan," ujarnya. (Baca: Sidang Gugatan Pilpres, SBY Minta MK Transparan)

Dia mengatakan KPU telah menyiapkan berbagai data dan fakta yang disesuaikan dengan gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, selaku pihak pemohon. "Kami akan argumentasikan fakta dan data yang kami miliki," ucap Ferry. (Baca: Prabowo-Hatta Akan Hadiri Sidang Pertama MK)

Kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, 25 Juli 2014. Mereka mengklaim terjadi kesalahan dalam penghitungan suara. Prabowo-Hatta mengklaim memenangi pemilu presiden dengan jumlah suara 67.139.153 atau 50,25 persen.

Adapun pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurut kubu Prabowo-Hatta, hanya mendapatkan 66.435.124 suara atau 49,74 persen. Dalam gugatannya, Prabowo-Hatta juga mengklaim terjadi sejumlah masalah. Misalnya, total suara yang tidak mencapai 100 persen.

GANGSAR PARIKESIT

Terpopuler:
Massa Kubu Prabowo-Hatta Paksa Gembok KPU
Tim Prabowo Minta Pemilihan Ulang di 33 Provinsi
Dirjen Pemasyarakatan Benarkan Foto Baiat Ba'asyir di LP
12 Pria Disunat Paksa atas Permintaan Istri Mereka
Foto Dirut PT KAI Tidur di Kereta Bukan Pencitraan

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya