TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan partainya merapat ke Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, SBY yang juga presiden meminta Demokrat bersabar dan hati-hati memilih sikap politik. (Baca: SBY Hormati Putusan KPU Menangkan Jokowi-JK)
"Tentu ada kemungkinan dukungan atau kerja sama pada pemerintahan baru jika memang ingin meneruskan atau meningkatkan kinerja yang telah dilakukan pemerintahan SBY," kata Amir melalui telepon, Jumat, 25 Juli 2014. (Baca: SBY: Mengakui Kekalahan Itu Mulia)
Ia menyatakan bentuk dukungan atau kerja sama tak melulu berarti koalisi atau berada dalam pemerintahan yang baru. Menurut Amir, Demokrat juga bukan partai yang tiba-tiba merapat atau mendukung hanya untuk jatah kursi menteri. "Kerja sama bisa saja dilakukan dengan dukungan di parlemen," kata Amir.
Amir menilai kerja sama dan dukungan kepada pemerintah baru untuk mendapatkan jatah kursi sangat tak elegan. Demokrat memiliki prinsip mendukung pemerintahan baru yang berniat untuk meningkatkan masyarakat dan bangsa.
Dukungan dan kerja sama ini, menurut Amir, juga tak langsung tertuju pada presiden dan wakil presiden terpilih versi Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK. Proses pemilu masih berlanjut, khususnya jika Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Ketua umum kami meminta sabar untuk menunggu hasil seluruhnya 20 Agustus nanti," kata Amir.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
