Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Indonesia terpilih, Jusuf Kalla, menilai rencana pembuatan panitia khusus pemilihan presiden di parlemen oleh koalisi pendukung capres Prabowo Subianto tak perlu dirisaukan kubunya. Menurut dia, rencana dan usulan itu ditujukan untuk rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono, bukan eranya Joko Widodo. (Baca: Ini Penjelasan Tim Prabowo Soal Kecurangan Pilpres)
"Pemerintahan yang dipansuskan nantinya pemerintahan rezim SBY, bukan kami," kata JK ketika ditemui di kediamannya, Kamis, 24 Juli 2014. "Dan juga sasaran mereka adalah Komisi Pemilihan Umum."
Menurut dia, dengan adanya usulan pansus tersebut, dapat dipastikan mereka yang di parlemen tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang. Saat ini, tutur JK, SBY masih memegang tampuk kepemimpinan nasional. (Baca: 5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu)
Sebelumnya, beberapa partai pengusung capres kalah Prabowo Subianto mengusulkan kepada DPR untuk membentuk pansus pilpres 2014. Tujuannya, menyelidiki dan mengusut adanya tindakan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan proses pemilihan umum presiden.
Koalisi Merah Putih menganggap pansus merupakan instrumen yang paling dapat diandalkan dalam mengusut adanya pelanggaran pemilu presiden. Terlebih, mayoritas anggota parlemen saat ini adalah pendukung Prabowo.
