Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Sufyanto mengatakan lembaganya belum bisa memutuskan ihwal kasus 17 tempat pemungutan suara Desa Ketapang Barat yang tingkat kehadiran pemilihnya mencapai 100 persen, dan semuanya memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca di sini: Suara Jokowi-JK Nol di 17 TPS di Sampang)
"Bawaslu belum memutuskan hari ini karena masih membutuhkan keterangan lagi terkait dengan kelengkapan-kelengkapan data suara di desa," kata Sufyanto kepada wartawan, Selasa, 15 Juli 2014. (Baca: KPU Akui Pemilu di Sampang Bermasalah)
Dia meminta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang melengkapi data tambahan khusus C6 dan daftar pemilih tetap terkait dengan kejanggalan hasil pemilu di 17 tempat pemungutan suara di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. (Baca: Kubu Jokowi Curiga Kecurangan di Sampang Sistematis)
Menurut Sufyanto, Bawaslu tidak akan mempermasalahkan hasil perolehan suara di 17 TPS tersebut lantaran hal itu merupakan ranah Mahkaman Konstitusi. Bawaslu, kata dia, masuk dalam wilayah proses dan tata cara pemilu di TPS. Bawaslu akan melihat apakah proses dan tata cara pemilu memenuhi pelanggaran atau tidak. "Karena itu, Bawaslu masih mendalami dan melakukan investigasi, melalui Panwaslu," katanya.
Bawaslu masih memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Sampang untuk mengumpulkan data-data yag diperlukan, seperti formulir C6 atau undangan dan daftar pemilih tetap. Meski telah memanggil langsung Panitia Pengawas Kabupaten Sampang di kantor Bawaslu Jawa Timur, Selasa, 15 Juli 2014, belum ada kesimpulan yang bisa diambil.
Bawaslu juga tidak akan memberikan batas waktu kepada Panwaslu untuk memperoleh data tambahan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tetap bisa melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, sementara klarifikasi juga tetap akan berjalan. Jika klarifikasi nantinya menghasilkan rekomendasi, bisa diajukan setelah rekapitulasi.
