Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk "Caleg Selebritas Vs Caleg Berkualitias" di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta (3/5). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk meminta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menjalani audit dan mematuhi pakta integritas Persepi. Hamdi menjamin audit Persepi dilakukan dengan obyektif.
Menurut Hamdi, lembaga survei yang melakukan hitung cepat pada pemilihan presiden 9 Juli lalu telah bersedia diaudit. "Jadi Puskaptis harus bersedia," kata Hamdi, Selasa, 15 Juli 2014. Rencananya, pada Rabu, 16 Juli 2014, Puskaptis akan diaudit oleh Persepi.
Sebelumnya, Direktur Puskaptis Husin Yazid menyatakan tak mau memenuhi panggilan Dewan Etik Persepi. Alasannya, Husin mempertanyakan obyektifitas Persepi selaku asosiasi lembaga survei. Sebab, Saiful Mujani selaku pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)--lembaga survei yang hasil hitung cepatnya mengunggulkan Joko Widodo-Jusuf Kalla--merupakan anggota Dewan Etik Persepi.
Namun Hamdi mengatakan telah memecat beberapa fungsionaris Dewan Etik Persepi yang menjadi petinggi lembaga survei, yakni Saiful Mujani dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. "Agar tidak ada konflik kepentingan seperti isu yang beredar saat ini," kata Hamdi.
Menurut Hamdi, dia dan Hari Wijayanto yang akan berada di Dewan Etik Persepi. "Kami akan menjamin audit ini akan berjalan dengan baik dan tidak ada konflik kepentingan," katanya. Selain itu, audit akan melibatkan beberapa ahli, seperti Rustam Ibrahim, Ketua Badan Pengurus LP3ES; Komarudin Hidayat, pakar etika; dan Yahya Umar, pakar statistik.
