Seorang pejalan kaki melintas di depan spanduk yang berisi himbauan pada masyarakat agar aktif dalam pengawasan jalannya pilpres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/7). Foto: ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Rosita Niken Widiastuti menyatakan belum mendapat surat pemanggilan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. "Sampai hari ini belum ada surat pemanggilan dari Komisi I," kata Rosita melalui pesan pendek, Senin, 14 Juli 2014. (Baca juga: RRI Dipanggil DPR, Netizen Serukan #SaveRRI)
Surat itu semestinya adalah surat pemanggilan permintaan klarifikasi atas hitung cepat yang dilakukan RRI. Komisi I yang membawahkan bidang pertahanan dan komunikasi informasi meminta RRI menjelaskan mengenai rincian dana yang didapatnya dalam pelaksanaan hitung cepat pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 lalu.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan, sebagai lembaga penyiaran milik negara, RRI tidak bisa menyiarkan hasil hitung cepat. "Nantinya akan dicurigai masalah pendanaan, selama ini RRI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Ramadhan saat dihubungi, Senin, 14 Juli 2014. "Ini juga menentukan arah netralitas lembaga penyiaran publik." (Baca juga: Gara-gara Hitung Cepat, DPR Panggil RRI)
Ramadhan mengatakan, sebelum ataupun sesudah pemilu presiden, komisinya sering mendapat aduan dan laporan dari masyarakat mengenai pemberitaan RRI yang semakin condong ke salah satu calon presiden. Apalagi, kata Ramadhan, setelah RRI melakukan hitung cepat yang mengunggulkan calon presiden Joko Widodo.
"Komisi I tidak ingin adanya keberpihakan di RRI," ujar Ramadhan. "Maka itu kami ingin meminta keterangan dan konfirmasi dari mereka. Apalagi RRI ini bukan lembaga penyiaran swasta." (Baca juga: Rekap Internal, Tim Jokowi-JK Klaim Unggul 53,46 Persen)
Pada pemilihan umum presiden tahun ini, RRI melakukan proses hitung cepat seperti yang dikerjakan beberapa lembaga survei. Dalam hasil hitung cepat RRI itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 52, 21 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,49 persen.
35 Ribu Pelajar Akan Bacakan Ikrar Sumpah Pemuda di Festival Pelajar Nusantara 2022 Radio Republik Indonesia
26 Oktober 2022
35 Ribu Pelajar Akan Bacakan Ikrar Sumpah Pemuda di Festival Pelajar Nusantara 2022 Radio Republik Indonesia
Kurang lebih 350 ribu pelajar secara virtual termasuk 12 ribu pelajar Solo Raya yang akan mememenuhi stadion Manahan akan membacakan Ikrar Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Wali Kota Surakarta.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
