Bawaslu Waspadai Intervensi Kepala Daerah

Reporter

Jumat, 11 Juli 2014 07:13 WIB

Ketua Bawaslu Muhammad.TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemilihan Umum Muhammad mengatakan lembaganya mewaspadai intervensi yang dilakukan kepala daerah dalam proses rekapitulasi berjenjang di tingkat daerah. "Yang paling diwaspadai adalah keberpihakan kekuasaan lokal, seperti gubernur, bupati dan wali kota," ujar Muhammad di gedung Bawaslu, Kamis, 10 Juli 2014.

Menurut Muhammad, Bawaslu mewaspadai kepala daerah yang menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Juni lalu, terdapat sedikitnya 18 gubernur dan wakil gubernur yang meminta izin cuti untuk mengikuti kampanye pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidique mengatakan pihaknya menemukan kasus seorang bupati mengumpulkan panitia pemungutan suara tingkat kelurahan di rumahnya.

Ia pun bertindak cepat begitu mengetahui kasus itu. Para petugas panitia pemilihan kecamatan telah diberhentikan dari jabatannya. "Kalau bupatinya kami tak berwenang memberhentikan," katanya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kepala daerah dan wakilnya diperbolehkan memberi dukungan politis kepada peserta pemilu karena jabatan kepala daerah diusung oleh partai politik. Namun, untuk berkampanye, mereka harus izin terlebih dahulu.

Berikut adalah nama-nama kepala daerah yang telah mengajukan izin cuti kepada Mendagri untuk berkampanye mendukung pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2014:

Juru kampanye untuk Prabowo-Hatta:
1. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
2. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
3. Gubernur Riau Annas Maamun
4. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin
5. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi
7. Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin
8. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak
9. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola
10. Gubernur Maluku Said Assagaf
11. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam
12. Wagub Aceh Muzakir Manaf
13. Wagub Riau Arsyadjuliandi Rachman
14. Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar
15. Wagub Bali I Ketut Sudikerta
16. Wagub Kalimantan Timur Mukmin Faisyal
17. Wagub Sulawesi Tengah Sudarto
18. Wagub Maluku Seth Sahuburua

Juru Kampanye untuk Jokowi-Jusuf Kalla:
1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya
3. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis
4. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang
5. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundayang
6. Wagub Kepulauan Riau Soerya Respationo
7. Wagub Jawa Tengah Heru Sujatmoko
8. Wagub Kalimantan Tengah Achmad Diran
9. Wagub Sulawesi Barat Aladin S. Mengga.

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Serangan ISIS Mendekati Mekah
Pro-Prabowo, Saham MNC dan Viva Group Rontok
PBB: Konflik Israel-Palestina Semakin Memburuk
7 Kebijakan Jika Ahok Jadi Gubernur
Dukungan Habib Lutfi Tak Dongkrak Suara Prabowo
Ahok Bakal Copot 5 Pejabat DKI
Jet Israel Bombardir Jalur Gaza, 72 Orang Tewas


Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

8 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya