Bawaslu NTT Siapkan 12 Ribu Relawan Pemantau  

Kamis, 3 Juli 2014 08:42 WIB

ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Kupang - Sebanyak 12 ribu relawan pemantau pemilu siap mengawasi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) di Nusa Tenggara Timur (NTT), 9 Juli 2014 mendatang. Para relawan tersebar di 21 kabupaten/kota dan bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan di lapangan. "Mereka sudah siap untuk menjadi relawan pemantau pemilu," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu NTT, Nelce Ringu, di Kupang Kamis, 3 Juli 2014.

Menurut Nelce, jumlah relawan pemantau pemilu pilpres kali ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah relawan pada pemilu legislatif (pileg) lalu. Hal ini tentu sangat membantu untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan jauh dari kecurangan sesuai harapan masyarakat. "Ini sesuatu yang positif. Bawaslu memberi apresiasi atas kesadaran masyarakat yang secara sukarela mendaftar sebagai relawan pemantau pemilu," katanya.

Para relawan ini, ujarnya, sudah mulai bekerja di lapangan pada tahapan pendistribusian logistik pemilu, pencoblosan, penghitungan hingga tahapan rekapitulasi. "Pilpres kali ini ada pengurangan TPS sehingga kami bisa menempatkan satu PPL di tiap TPS dan dibantu para relawan," kata Nelce.

Jumlah TPS yang diawasi oleh para pemantau pemilu sebanyak 9.605 TPS. Jumlah TPS ini mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan pemilu legislatif lalu yang mencapai 11.028 TPS.

YOHANES SEO




Berita Terpopuler

Trik SBY Agar Tak Kena Tilang Polisi
Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
Diminta Pilih Nomor Satu, Maher Zain Pilih Senyuman

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya