Calon Presiden Joko Widodo menggelar kampanye di Pasar Wage dan Pasar Manis Sokaraja, 13 Juni 2014. Dalam orasinya Jokowi memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Tempo/Aris Andrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Fenomena pemilu presiden 2014 menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat di Amerika Serikat. Perhatian juga datang dari Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan di Negeri Abang Sam. FKM/RMS merupakan organisasi yang dicap separatis oleh pemerintah Indonesia.
Pemimpin FKM/RMS di Amerika Serikat, Helmi Wattimena, menuturkan secara pribadi ia tertarik kepada sosok calon presiden yang diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi itu sebuah fenomena besar," kata Helmi kepada Tempo, Jumat, 27 Juni 2014. (Baca:Gerindra Pecah di Amerika, Kampanye Pilpres Sepi)
Helmi mengatakan dia memikirkan nasib saudara-saudaranya sesama orang Maluku di Indonesia. Ia memperkirakan kehidupan mereka akan lebih baik jika Jokowi menjadi Presiden Indonesia. "Seandainya Indonesia ada di bawah Jokowi, saya rasa kehidupan mereka akan lebih baik," ujarnya.
Ia tegas menolak mantan Komandan Jenderal Komandan Pasukan Khusus Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo maju sebagai calon presiden dengan dukungan koalisi pimpinan Partai Gerindra. “Begitu banyak masalah pelanggaran hak asasi manusia oleh Kopassus di bawah pimpinan Prabowo pada waktu itu. Mereka bukan tentara nasional, mereka adalah political animal," ucapnya. (Baca:Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik)
Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya
3 Oktober 2022
Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya
TEMPO.CO--RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat merupakan nama untuk Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebelum menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.