Jokowi Netralisasi Fitnah di Basis NU

Reporter

Sabtu, 28 Juni 2014 18:55 WIB

Jokowi memperlihatkan tabloid Obor Rahmatan Lil'alamin saat berkunjung ke pondok pesantren Babussalam, Malang,27 Juni 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jombang - Calon presiden Joko Widodo kembali turun ke basis-basis Nahdlatul Ulama (NU). Untuk kedua kalinya, Jokowi datang ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini Jokowi datang ke pondok pesantren Mambaul Ma'arif, Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Sabtu sore, 28 Juni 2014.

Di hadapan ribuan guru, ustaz, dan ustazah NU, Jokowi menepis isu atau fitnah yang ditujukan pada dirinya dan Jusuf Kalla. "Ada isu jika Jokowi-JK jadi presiden dan wakil presiden, tunjangan sertifikasi guru akan dihapus, itu bohong," katanya disambut tepuk riuh hadirin.

Jokowi juga membantah isu penghapusan tunjangan kesejahteraan daerah dan beras warga miskin jika ia dan JK terpilih. "Raskin katanya akan dihapus juga tidak betul," katanya. Sebaliknya, Jokowi menjanjikan peningkatan tunjangan dan perbaikan kualitas raskin. "Kalau anggaran naik justru jumlah dan kualitasnya ditambah," katanya.

Jokowi mengatakan sudah kenyang dengan isu dan fitnah yang menjelek-jelekkan dirinya. "Selalu saya katakan, saya akan balas dengan kesabaran dan kebaikan," katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Jokowi juga menepis isu suku, agama, ras, antar golongan yang ditujukan padanya. Ia juga menyinggung pihak-pihak yang meremehkan kapasitasnya sebagai calon presiden. "Saya dianggap bodoh enggak apa-apa. Meskipun wajah saya ndeso, tapi otak saya internasional," katanya.

Usai sambutan, Jokowi kepada wartawan menyampaikan bahwa ia ingin mengulang kebersamaan kalangan nasionalis dan Nahdliyin dalam membangun bangsa. "Sejak dulu nasionalis dan Nahdliyin sama-sama membangun, sekarang kita bangun kembali," ujarnya. (Baca: Jokowi Dukung Penetapan Hari Santri Nasional).

Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif KH Abdussalam Sokhib menyatakan dukungannya untuk Jokowi-JK. "Yang punya hubungan historis ideologi dengan NU cuma pak JK. Makanya kami mendukung Jokowi-JK," katanya. (Baca juga: 150 Pesantren di Tuban Lumbung Suara Jokowi-JK).

Ulama muda NU yang akrab dipanggil Gus Salam ini mengatakan selain faktor JK yang memang orang NU, juga karena karakter kepemimpinan Jokowi selama ini yang baik. "Jokowi orangnya egaliter," tuturnya.

Selain itu menurutnya, dalam sejarah bangsa Indonesia, kaum Marhaen dan warga Nahdliyin hidup berdampingan dan bekerja sama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh bangsa terdahulu.

"Nahdlliyin dan marhaen itu sama-sama masyarakat di tataran menengah ke bawah sehingga koalisi semacam ini akan lebih mudah," kata Wakil Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang ini.

Selain mengunjungi pesantren Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang, Jokowi juga menemui pimpinan tarikat Shiddiqiyyah di pondok pesantren Majma'al Bahrain, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Halim Iskandar dan Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Marwan Ja'far.

ISHOMUDDIN


Berita utama:
Anggota TNI Akui Bakar Juru Parkir Monas
Politikus Demokrat Diteror dengan Air Keras
Tunggu Kampanye Jokowi, Kader PDIP Madiun Adu Jotos

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

36 menit lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

15 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

19 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya