Ramadan, Jokowi Bakal Dihantam Kampanye Hitam

Reporter

Sabtu, 28 Juni 2014 15:10 WIB

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berbicara pada diskusi di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) didampingi perwakilan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte (Kiri), Ade Irawan (Kedua Kanan), dan moderator Abdullah Dahlan (Kanan), Jakarta, Jumat (7/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Philips J. Vermonte, memprediksi calon presiden Joko Widodo akan kembali dihantam kampanye hitam soal agama seperti saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lalu. Kampanye hitam waktu puasa, kata dia, semakin mampu menggerus elektabilitas pasangan nomor urut dua ini.

"Seperti di pilkada Jakarta lalu, selisih antara Jokowi dan Fauzi Bowo tipis karena suara Jokowi tergerus selama bulan puasa dengan kampanye SARA," kata Philips ketika ditemui seusai diskusi politik di bilangan Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juni 2014. (Baca: Jokowi Anggap Fitnah Sebagai Ujian Puasa)

Philips mengatakan kampanye hitam di bulan puasa kali ini akan semakin parah karena orang-orang yang di pilkada Jakarta akan semakin gencar menyerang Jokowi. Tim kampanye Jokowi, diduga Philips, akan sulit meminimalisir kampanye hitam bila hanya melibatkan dua kandidat.

Menurut Philips, kampanye hitam hanya bisa dicegah oleh dua belah pihak kandidat. Calon presiden Prabowo Subianto maupun Joko Widodo harus berani tegas melarang relawannya melakukan kampanye hitam ke kandidat lain.

Dia mencontohkan John McCain yang berani mengusir dari ruangan setelah relawannya meneriakkan Barack Obama adalah muslim saat di pemilihan presiden Amerika Serikat.

Philips mengatakan tradisi di Amerika ini tak ada di Indonesia. "Kalau di Indonesia, lawannya diserang dengan kampanye hitam malah menikmati," ujar Philips. Tim kampanye masing-masing calon malah membiarkan bahkan menikmati kandidat lain mendapatkan kampanye hitam. (Baca juga: Ditantang Beberkan Kabinet, Timses Jokowi Menolak)

Sebelumnya, Jokowi pernah diserang isu SARA terkait agama dan keturunan Tionghoa. Melalui gambar yang menyerupai berita duka di surat kabar, Jokowi dikatakan meninggal. Hal yang menarik perhatian tak hanya pernyataan Jokowi meninggal, tetapi juga ada bagian di mana Jokowi disebut sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa beragama Nasrani. Jokowi, dalam berita duka itu, disebut sebagai Ir. Herbertus Joko Widodo alias Oey Hong Liong.

SUNDARI




Berita Lain
Lapan: Mulai Tahun 2015, Awal Puasa Selalu Sama
Bens Leo Anggap Timses Prabowo Tidak Solid
Ini Bentuk Hidung Ideal untuk Wanita

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya