Jokowi dan Prabowo Subianto (kanan) dalam acara debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menegaskan, jika ada ancaman dari luar negeri yang menyangkut kedaulatan, ia tak ragu untuk mengambil sikap tegas terhadap negara lain.
"Hal-hal yang menyangkut kedaulatan, akan kita buat ramai. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko," kata dia saat menjawab pertanyaan Prabowo Subianto mengenai ancaman kedaulatan dalam acara debat capres di Hotel Holiday Inn, Ahad, 22 Juni 2014. Menurut dia, risiko "membuat ramai" tersebut adalah risiko yang ia tempuh jika ada ancaman terhadap kedaulatan. "Risiko itu yang akan saya ambil sebagai pemimpin nasional. Apa pun akan saya pertaruhkan," kata dia.
Tapi, ia menegaskan, jika terkait dengan perbatasan, ia akan mengambil langkah dialog dan diplomasi terlebih dulu. "Kalau soal batas maritim yang belum jelas, maka itu diplomasi antar-pemerintah yang akan dikedepankan," kata dia.
Acara debat malam ini bertemakan "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional". Debat kali ini dibagi menjadi enam sesi. Pertama, moderator memberikan kesempatan kepada dua capres untuk menyampaikan visi dan misi selama empat menit. Sesi kedua merupakan sesi penajaman visi misi selama tiga menit. Pada sesi ketiga, moderator akan memberi pertanyaan dan kedua capres diberi waktu tiga menit untuk menjawab. Pada sesi keempat dan kelima, kedua capres bisa mengajukan pertanyaan dan mengemukakan tanggapan. Dalam Sesi keenam, kedua capres diberikan kesempatan untuk memberi pernyataan penutup.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
