Polri Tolak Laporan Bawaslu Soal Obor Rakyat  

Reporter

Jumat, 13 Juni 2014 11:57 WIB

Sampul tabloid obor rakyat. (oborrakyat)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Markas Besar Kepolisian RI Ronny Franky Sompie mengatakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Suhardi Alius menolak laporan dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan tabloid Obor Rakyat, kemarin, 12 Juni 2014.

"Aduan tersebut ditolak oleh Kabareskrim karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur aduan yang disepakati," ujar Ronny saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 Juni 2014. (Baca: Obor Sebarkan Berita Jokowi Pro Kristen)

Ronny mengakui ada laporan dari Bawaslu tapi tidak melalui pembahasan di Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu Pemilu). "Prosedur yang benar harus melalui Gakumdu untuk menentukan unsur pidana dari sebuah kasus, kemudian baru ditindaklanjuti oleh kepolisian," tutur Ronny.

Namun, kata dia, Bawaslu kemarin langsung melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. "Tindakan dari Bawaslu menyalahi Undang-Undang Pemilu yang telah disepakati bilamana muncul aduan yang bersifat pidana," ujar Ronny.

Gakumdu pertama kali dibentuk tahun 2004 atas kerja sama Mabes Polri, kejaksaan, dan Panwaslu. Kinerja Gakumdu pada Pemilu 2004 dinilai efektif sehingga dilanjutkan dalam Pemilu 2009 dan 2014. Gakumdu merupakan forum bersama tiga instansi yang bertujuan untuk membahas kasus pidana pemilu.

Ronny menepis anggapan bahwa kepolisian tidak komitmen dalam mengatasi kampanye gelap. Ia menganggap motivasi tidak boleh berseberangan dengan integritas kepolisian. Ia menilai, apabila Mabes Polri menerima laporan dari Bawaslu, kesalahan ada di tangan kepolisian. "Apabila kami menerima laporan dari Bawaslu yang tidak mengikuti undang-undang, kesalahan akan beralih ke kepolisian yang dinilai tidak netral," tutur Ronny. "Kami berkomitmen untuk menindak semua kejahatan pemilu, tapi kami juga menjaga integritas kepolisian untuk tetap netral dalam pemilu."

Ia mengaku akan menunggu laporan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah kubu Jokowi. Ia juga akan menunggu laporan dari Gakumdu. Ia menepis anggapan bahwa kepolisian akan membuat kasus ini berlarut-larut. "Pada prinsipnya, kami harus menaati prosedur untuk menjaga netralitas kepolisian dan akan mendukung komunikasi efektif di Gakumdu," ujar Ronny.


DINI PRAMITA








Berita Lain
Kecelakaan Taksi, None Jakarta 2004 Tewas
Sekab: JK Minta Rumah di Brawijaya ke SBY
Sore Ini, SBY Dikukuhkan Jadi Guru Besar


Advertising
Advertising














Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

2 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

3 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

3 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

15 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

21 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya