TEMPO.CO, Jakarta - Transparansi Internasional Indonesia menilai pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki langkah konkret dalam reformasi kelembagaan aparat penegak hukum. Salah satunya terlihat dari program membangun Polri yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

“Program-program itu seperti membangun Polri yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia, Ibrahim Zuhdi Fahmi Badoh, di kantornya, Kamis, 5 Juni 2014. (Baca: Untuk Kampanye, Jokowi Sumbang Rp 3 Juta)

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan merevitalisasi Komisi Kepolisian dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja kepolisian. “Programnya banyak dan terarah,” tutur Ibrahim di acara Memotret Visi dan Misi Capres-Cawapres dalam Program Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh kedua pasangan, menurut Ibrahim, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak memiliki program terkait dengan reformasi kelembagaan aparat penegak hukum. (Baca: Amien Rais Sebut Prabowo Anak Ideologis Sukarno)

Dalam acara itu, Transparansi Internasional Indonesia membagi program pemberantasan korupsi kedua kandidat calon presiden menjadi dua. Pertama, isu umum yang meliputi rumusan masalah yang berkaitan dengan penyebab utama korupsi dan program berkaitan dengan rumusan masalah.

Kedua, isu khusus yang meliputi dukungan terhadap KPK, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012-2025 dan korupsi politik. Selain itu, isu khusus meliputi perizinan bisnis dan lingkungan yang mendukung investasi, korupsi sumber daya alam, serta Open Government Partnership.

GANGSAR PARIKESIT

Berita terpopuler:
Penyerang Umat Katolik Bawa Samurai dan Penyetrum
Besok, SBY Lantik Lukman Hakim sebagai Menteri
Soekarno 'Hidup Lagi' di Hong Kong