TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali melayangkan teguran kepada sejumlah stasiun televisi yaitu Metro TV, TV One, dan Grup MNC yaitu RCTI, MNC TV, dan Global TV. Alasannya, kelima stasiun televisi itu menayangkan kegiatan calon presiden secara tidak proporsional.
"Kami berikan peringatan kepada lima stasiun televisi ini karena tak berimbang," kata anggota KPI Iddy Muzzayad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2014.
Menurut Iddy, pemberitaan stasiun televisi tersebut cenderung tendensius, tidak netral, dan tidak berimbang. Dia menengarai ketidakberimbangan ini lantaran pemilik stasiun televisi memiliki kepentingan politik pada pemilihan presiden kali ini.
Pemilik sejumlah stasiun televisi memang merapat ke dua calon presiden. Metro TV, yang dimiliki Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bos Grup MNC Hary Tanoesoedibjo mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa setelah keluar dari Partai Hanura. Demikian pula Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pemilik TV One, mendukung Prabowo.
Iddy menuturkan berdasarkan pemantauan KPU pada 19-25 Mei, Metro TV memberikan porsi yang lebih banyak dan durasi lebih panjang kepada Jokowi dan Kalla. Sedangkan TV One dan Grup MNC lebih banyak memberitakan Prabowo dan Hatta.
Menurut Iddy, total tayangan Jokowi-Kalla di Metro TV mencapai 187 kali. Angka ini jauh di atas tayangan pemberitaan Prabowo-Hatta yang hanya sebesar 110 kali. Sebaliknya, Prabowo-Hatta muncul sebanyak 153 kali di TV One dalam periode ini. Sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla hanya muncul sebanyak 79 kali. Di salah satu Grup MNC yaitu RCTI, Jokowi-Jusuf Kalla hanya muncul sebanyak tujuh kali. Angka ini jauh dibandingkan dengan Prabowo yang muncul hingga 30 kali. (Baca: Ramadan, KPI: Ramadan Setop Siaran Eksploitasi Paha dan Dada)
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler
Penghargaan Pluralisme Sultan Didesak untuk Dicabut
116 Pegawai Kementerian Agama Masuk Daftar Hitam
Jokowi Ubah Gaya demi Raih Suara
Berita terkait
Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB
58 hari lalu
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
Baca SelengkapnyaAntisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye
9 Januari 2024
KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?
Baca SelengkapnyaPegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram
8 Juni 2023
Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.
Baca SelengkapnyaDPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan
19 Mei 2022
Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.
Baca SelengkapnyaPenanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri
7 Maret 2022
Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.
Baca SelengkapnyaCerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi
5 Maret 2022
Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.
Baca SelengkapnyaSurvei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaKomnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI
2 Oktober 2021
Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.
Baca SelengkapnyaPedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker
23 September 2021
Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya