Jokowi Akan Kontrak Politik dengan Korban Lapindo

Reporter

Senin, 26 Mei 2014 11:50 WIB

Sejumlah menyaksikan rumah yang tenggelam dari Desa Glagah Arum Porong Sidoarjo, (19/11). Puluhan rumah terendam oleh luberan air lumpur panas Lapindo akibat jebolnya tanggul penahan lumpur, Selasa (18/11) malam. ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO, Sidoarjo-Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri peringatan 8 tahun semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2014. Jokowi akan menyaksikan parade teatrikal dari para seniman serta akan melakukan kontrak politik dengan masyarakat korban lumpur.


Wakil ketua panitia peringatan 8 tahun lumpur Lapindo, Gugun Muhammad, mengatakan korban Lapindo merupakan kaum yang paling tertindas di negeri ini, sehingga pihak penyelenggara ingin memanfaatkan kondisi itu dengan momen politik di Indonesia. "Diharapkan Jokowi dapat memberikan napas segar bagi korban lumpur," kata Gugun, Senin, 26 Mei 2014.


Jokowi, ujar dia, diharapkan hadir pada 29 Mei 2014 atau tepat 8 tahun terjadinya tragedi luapan lumpur panas. Jokowi diminta bersedia meneken kontrak politik untuk dilaksanakan jika dia terpilih menjadi presiden. "Kontrak politik itu akan ditandatangani langsung di atas tanggul lumpur," kata dia. (Baca: Jokowi Akan Hadir di Peringatan 8 Tahun Lapindo)


Kontrak politik Jokowi berisi lima poin. Pertama, pemerintah akan memberikan dana talangan bagi korban Lapindo di peta area terdampak melalui Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pemerintah akan menagih dana talangan itu kepada PT Lapindo Brantas.


Kedua, pendidikan gratis 12 tahun melalui kartu Indonesia pintar. Ketiga, jaminan kesehatan melalui kartu Indonesia sehat. Keempat, permukiman miskin tidak digusur tapi digeser dan ditata. Dan kelima, keamanan kerja. Menurut Gugun, kontrak politik itu sudah ditawarkan kepada Jokowi dan dia setuju. "Tinggal tanda tangan saja," kata dia. (Baca: Jelang 8 Tahun, Korban Lapindo Pasang 110 Patung)


Advertising
Advertising

Mengenai isi kontrak yang hanya satu poin berkaitan dengan korban lumpur Lapindo, Gugun beralasan bahwa kontrak politiknya itu bersifat nasional. Sebab yang menyusun kontrak itu UPLINK, salah satu komunitas anak muda jaringan rakyat miskin kota. "Jadi kontrak ini atas nama UPLINK dengan kepanitian bersama di Porong, Sidoarjo," kata dia.

MOHAMMAD SYARRAFAH





Terpopuler
















Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

19 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

22 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya