Rieke Diah Pitaloka (kiri) dan Poempida Hidayatullah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Poempida Hidayatullah, tak gentar atas ancaman pemecatan yang dilayangkan pengurus DPP Golkar terhadap kader yang mendukung Jokowi-JK. "Silakan saja, tapi saya yakin tak menyalahi aturan," kata Poempida saat dihubungi Selasa, 20 Mei 2014.
Menurut Poempida, dukungan yang dia berikan pada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah sesuai dengan aturan partai. Alasannya, Jusuf Kalla merupakan kader partai dan pernah menjadi ketua umum. Poempida justru balik menyalahkan keputusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. (Baca: Mayoritas Golkar di Daerah Dukung Jokowi-JK)
Poempida menilai keputusan rapimnas keenam Golkar yang digelar Ahad lalu sebenarnya secara implisit sudah mengarahkan dukungan pada Jokowi. Saat itu Jokowi sudah disebut-sebut bakal menggandeng Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Namun, memang mandat membangun koalisi diserahkan sepenuhnya pada Aburizal. "Kalau kemudian Aburizal mendukung Prabowo-Hatta, ini justru yang bertolak belakang."
Lagipula, ujar Poempida, dukungan terhadap JK seharusnya mendapat sambutan positif dari partai. Alasannya, JK pernah berjasa dalam membesarkan Golkar. "Kalau kemudian kader yang mendukung JK dipecat itu berarti tak menghormati JK dan sejarah Golkar," ujarnya. (Baca:Dukungan Bagi Jokowi JK di Internal Golkar Meluas)
Siang ini sejumlah pengurus DPP berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi-JK. Deklarasi akan dilakukan di salah satu restoran di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Beberapa pengurus yang akan hadir adalah Ketua DPP Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Badan Litbang Indra J Piliang. Sedangkan Poempida sudah ditunjuk sebagai juru bicara pemenangan Jusuf Kalla.
Dukungan ini segera mendapat reaksi keras dari pengurus DPP. Ketua DPP Golkar Mahyudin mengatakan partai sudah menyiapkan sanksi berupa pemecatan pada kader yang terang-terangan mendukung Jokowi-Hatta. Bagi pengurus akan dicopot dari jabatan. Sedangkan bagi anggota DPR akan dilakukan pergantian antar waktu. (Baca juga:Golkar Siap Pecat Pengurus yang Dukung Jokowi JK)
