PKPI Minta Jokowi Tak Salah Pilih Pasangan  

Reporter

Kamis, 15 Mei 2014 14:23 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, usai memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). Jokowi mengajukan cuti karena merasa dalam waktu dekat akan disibukkan agenda kampanye sebagai capres PDIP di pilpres 9 Juli nanti. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nehemia Lawalata meminta Jokowi tidak salah memilih calon wakil presiden. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tak lolos parlementary threshold (ambang batas parlemen) telah memberikan dukungan kepada Jokowi.

"Jangan sampai memilih 'macan' untuk masuk ke dalam kandang 'banteng'," kata Nehemia dalam diskusi dan pemaparan hasil penelitian simulasi calon presiden-wakil presiden di Founding Fathers House, Kamis, 15 Mei 2014. (Baca juga: Ajakan Koalisi PDIP, Demokrat: Ahlan Wa Sahlan)

Nehemia mengatakan, merujuk pada hasil survei, lebih tepat jika Jokowi memilih Mahfud Md. Dari hasil simulasi Founding Fathers House, apabila Jokowi dipasangkan dengan Mahfud Md, tingkat keterpilihannya 40,55 persen.

Ia juga mengatakan Jokowi sudah tidak mungkin menggandeng Dahlan Iskan karena secara administratif sudah tidak memungkinkan. Meskipun, kata dia, elektabilitas pasangan Jokowi-Dahlan 41,83 persen.

Adapun pemilihan Jusuf Kalla akan sangat riskan karena sampai pada hari ini Golkar belum berada di dalam lingkaran utama pendukung Jokowi. Menurut hasil simulasi Founding Fathers House, apabila Jokowi menggandeng Jusuf Kalla, elektabilitasnya 40,73 persen.

Meski demikian, dia mengembalikan keputusan memilih calon wakil presiden bagi Jokowi kepada PDI Perjuangan. "Jangan sampai seperti kemarin, 'kuda putih' yang gagah digerogoti tiap hari oleh 'macan putih'," katanya. Ia mengacu pada sejumlah permasalahan yang menggoyang stabilitas pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Menurut dia, pemerintah SBY salah memilih partai untuk diajak untuk bekerja sama dalam pemerintahan.



DINI PRAMITA




Berita Terpopuler
Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka KPK
Plinplan, Anak Syarief Hasan Dimarahi Hakim
Sepuluh Sinetron Tak Layak Tonton Versi KPI

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

14 menit lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

38 menit lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

44 menit lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

4 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

5 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

9 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

18 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

19 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

19 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya