Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) setelahs memasangkan baju toga kepada dua Hakim Konstitusi terpilih Wahiduddin Adams dan Aswanto (kanan), dalam acara pisah sambut HK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta (25/3). Wahiduddin Adams dan Aswanto menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan pemohon sengketa Pemilu 2014 harus mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partainya masing-masing untuk mengajukan gugatannya di MK. Jika tidak, pemohon yang merupakan calon anggota DPR atau DPRD tingkat I dan II tak akan bisa berperkara di MK.
"Harus ada tanda tangan ketua umum dan sekjend dari partainya, atau yang disebut lain," kata Arief saat memberi sambutan dalam Koordinasi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 bersama perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 dan penyelenggara pemilu di gedung MK, Rabu, 30 April 2014.
Selain itu, kata Arief, permohonan juga harus diajukan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) partai. Permohonan tak bisa diajukan sendiri-sendiri oleh caleg yang bersangkutan. Namun, untuk calon anggota DPD, permohonan cukup diajukan oleh perorangan atau kuasa hukumnya. "Permohonan masuk ke MK paling lambat 3 x 24 jam setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2014," katanya. (Baca: Parpol Segera ke MK, Gugat Hasil Rekap Pemilu)
Menurut Arief, aturan itu perlu ia sosialisasikan ke seluruh partai karena terjadi perubahan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Peimilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan yang paling krusial terjadi dalam jangka waktu pengajuan permohonan.
Dalam Pasal 12 PMK Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan pemohon harus menyerahkan permohonan paling lambat 3 x 24 jam sejak permohonan diajukan lewat online, faks, atau surat elektronik. Namun, dalam perubahan PMK Nomor 3 Tahun 2014, pengajuan permohonan cukup diajukan lewat online, faks atau surat elektronik paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu yang dijadwalkan 9 Mei 2014.
MK akan menyidang seluruh sengketa dalam jangka waktu satu bulan sejak keluar penetapan hasil pemilu oleh KPU. Waktu sidang tak dapat ditambah, kendati KPU terlambat menetapkan hasil pemilu.
