TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, mengaku sudah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy untuk membahas masalah koalisi. "Memang sudah bertemu dengan beliau. Ya, untuk membahas kerja sama itu," katanya di Taman Suropati, Sabtu, 26 April 2014.
Jokowi mengatakan pertemuan dengan Sekjen PPP terkait dengan agenda dan langkah yang akan dilakukan kedua partai setelah berlangsungnya pemilihan umum legislatif. Namun, kata dia, kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat serta masih ada beberapa perbedaan terkait dengan agenda dan langkah yang akan diambil ke depan. "Sudah bertemu, tapi belum ketemu (kesepakatan)," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pembicaraan belum mengarah ke masalah permintaan kursi dalam kabinet. Pembahasan, tutur dia, murni masalah agenda dan langkah ke depan. "Tidak, belum mengarah ke situ (kursi)," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pertemuan dengan PPP setelah pemilihan umum legislatif akan dilakukan setelah konflik internal partai tersebut selesai. Konflik internal dalam tubuh PPP terjadi ketika Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan dukungannya pada Partai Gerakan Indonesia Raya. Langkah ini langsung diprotes oleh kubu Sekjen PPP M. Romahurmuziy. PPP lalu melakukan mukernas untuk menyelesaikan konflik internal itu.
ANANDA TERESIA
Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo
Berita terpopuler lainnya:
Wawancara Khusus Kepala JIS: Kasus Ini Amat Berat
Prabowo-Hatta Dideklarasikan di Grahadi Surabaya
Aceng Fikri ke Senayan, Menteri Linda Tercengang
Berita terkait
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
2 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
3 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
4 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
8 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
16 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
17 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
17 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
19 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
19 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
21 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca Selengkapnya