TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung Joko Widodo alias Jokowi menilai mahasiswa ITB tidak fair karena menolak kehadiran Gubernur Joko Widodo di kampus ITB, Bandung pada Kamis, 17 April 2014. Pada sisi lain, ada rencana kelompok mahasiswa ITB mengundang ketua umum partai politik berbasis Islam ke Kampus Ganesha itu. (Baca: Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta)
"Kampus adalah mimbar akademis. Mahasiswa harus cerdas, kritis, sekaligus independen,” kata Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), lewat surat elektronik kepada Tempo, Sabtu, 19 April 2014. “Kalau mereka menolak Jokowi hadir, jangan malah mengundang tokoh politik lain.”
Budi yang menjadi salah satu pendiri Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) pada 1998 ini, mempertanyakan latar belakang sikap anti-Jokowi yang diikuti dukungan terhadap tokoh lain. Sikap mendua mahasiswa ITB, kata aktivis 1998 ini, menunjukkan tak konsisten, bahkan partisan. (Baca: Mahasiswa ITB Ditantang Tolak Capres selain Jokowi)
Menurut Budi, mahasiswa Indonesia dari kampus-kampus lain sedang mengamati perilaku mahasiswa ITB berikut kecenderungan arah politiknya menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014. Budi berharap, mereka tak terjebak pada agenda lain di luar kepentingan mahasiswa. “Kami tunggu konsistensi mahasiswa ITB,” ucap Budi.
Sebenarnya, kehadiran Gubernur Jokowi atas undangan Rektor ITB untuk meneken nota kesepahaman dan memberikan kuliah umum. Sekelompok mahasiswa memprotes kunjungan itu dan menyatakan kampus mesti steril dari kepentingan politik. (Baca: Bos Alumni ITB Tanggapi Santai Dukungan ke Jokowi)
Namun, Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB justru mengundang sejumlah tokoh politik Islam untuk bicara dalam Islamic Leadership Festival pada 10-11 Mei 2014 di Bandung. Mereka yang diundang adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud Md., Daud Rasyid, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
JOBPIE SUGIHARTO
Terpopuler:
Ajaib, Anak yang Selamat Dalam Tragedi Larantuka
Kemenpan Tak Tahu Rekening PNS Rp 1,3 Triliun
Bikin Masalah di Sukamiskin, Nazaruddin Dipukul
Berita terkait
Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung
2 jam lalu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.
Baca SelengkapnyaDatangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi
5 jam lalu
Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaDidorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?
5 jam lalu
Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
6 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
9 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
9 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
11 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
14 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
23 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
1 hari lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca Selengkapnya