Rumah Ketua Panwaslu Pamekasan Dikepung Massa Caleg  

Reporter

Jumat, 18 April 2014 19:04 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Pamekasan - Tak puas menyegel kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ratusan massa pendukung calon legislator PBB, Muhammad Tamyiz, mendatangi rumah Ketua Panitia Pengawas Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Ahmat Zaini, di Kelurahan Kolpajung, Jumat, 18 April 2014.

Mereka hendak meminta penjelasan Ahmat Zaini atas tuntutan mereka, yakni penghitungan ulang surat suara di TPS 6, 7, dan 8, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.

Namun aksi pengepungan rumah ketua panwaslu tersebut berhasil digagalkan polisi. Satu peleton aparat Kepolisian Resor Pamekasan berhasil memukul mundur massa, yang datang menggunakan ratusan sepeda motor, mobil pick up, dan truk tersebut. (Baca: Pamekasan Memanas, Polda Jatim Tambah Pasukan)

"Sejak pagi kami sudah siagakan pasukan di rumah Ketua Panwaslu. Karena datang massa, kami tambah satu peleton lagi," kata Kepala Bagian Operasional Polres Pamekasan, Komisaris Wurianto.

Menurut Tamyiz, para pendukungnya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka dikabulkan. Ketidakpuasan Tamyiz bermula dari kejanggalan perolehan suara di tiga TPS desa Potoan Laok. Tamyiz menilai janggal karena 100 persen suara pemilih diperoleh caleg PBB lainnya, Bahrullah. Padahal, Tamyiz juga memiliki pemilih fanatik di desa itu. Para pendukungnya juga menyatakan keberatan karena coblosan mereka raib dari rekapitulasi pada formulir C-1.

Tamyiz dan massa pendukungnya sudah melaporkan kasus tersebut ke Panwaslu Pamekasan tetapi belum ada kejelasan. Karena itu mereka setiap hari melakukan aksi sejak Selasa lalu, 15 April 2014. (Baca juga: Politik Uang Juga Menyasar Petugas TPS dan KPU)

MUSTHOFA BISRI

Topik terhangat:
Pelecehan Siswa JIS | Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | Prabowo


Berita terpopuler:
Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus
Anas Siapkan Laporan Kampanye Fiktif SBY
Rahasia Madrid Kalahkan Barcelona

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

22 jam lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

29 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

31 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

32 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

36 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

40 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

46 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

48 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

50 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

52 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya