Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (tengah) saat berkunjung ke "Rumah Jokowi" di Pancoran, Jakarta, Jumat (11/4). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskrido Ambardi menilai jalannya pemerintahan (eksekutif) Indonesia terancam tersendat bila tak ada koalisi besar di parlemen (DPR). Koalisi yang dimaksud itu berupa bagi-bagi kursi di kabinet berdasarkan partai politik peserta koalisi.
"Siapa pun yang menjadi Presiden Indonesia dan tak ikut cara politik lama (koalisi bagi-bagi kursi) pasti akan dihadang di parlemen," kata Dodi, panggilan Kuskrido, saat dihubungi, Rabu, 16 April 2014.
Sebelumnya, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo mengatakan ingin menjalin kerja sama dengan semua partai di parlemen jika dia terpilih menjadi presiden. Namun, Jokowi mengingatkan agar partai-partai itu tak minta jatah kursi di kabinet.
Rencana Jokowi tersebut bertolak belakang dengan model koalisi dua periode kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono yang bagi-bagi kursi kabinet kepada peserta koalisi. (Baca: PDIP Koalisi dengan NasDem, Jokowi: Tak Masalah)
Menurut Dodi, pemerintahan tetap bisa jalan tanpa bagi-bagi kursi di kabinet asal presiden terpilih mendapat dukungan mayoritas rakyat. Kemudian, kata Kuskrido, publiklah yang akan menjadi alat penekan DPR agar tidak mengganggu kinerja eksekutif.
"Di atas kertas koalisi tanpa bagi-bagi kursi bisa jalan. Namun, kenyataannya memang sulit. Apalagi di Indonesia yang sudah dua periode melakukan bagi-bagi kursi," kata Dodi.
Dodi memprediksi jika Jokowi menjadi presiden dan PDIP hanya berkoalisi dengan NasDem, apalagi tanpa bagi-bagi kursi kabinet dengan partai lain, Jokowi pasti akan banyak diganjal oleh DPR dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam kondisi itu, kata Dodi, para politikus PDIP di Senayan dituntut pandai melobi partai lain yang mengganjal kinerja eksekutif. (Baca: PDIP Belum Putuskan Kalla Cawapres Jokowi)
