TEMPO.CO, Jakarta - Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz, disebut memberikan masukan kepada Partai Ka'bah mengenai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo. (Baca: PPP Sudah Sampaikan Dukungan Resmi ke Jokowi)
"Pak Hamzah merupakan sesepuh yang fatwanya pasti sangat dipertimbangkan oleh partai," kata Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi di kantor pusat PPP di Jalan Diponegoro 60, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2014. Namun Emron tak mau membuka informasi mengenai isi fatwa Hamzah, yang juga Wakil Presiden RI periode 2001-200 mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri. “Nanti menunggu kesepakatan pengurus pusat.”
Menurut dia, pemerintah Megawati kala itu adalah koalisi PDI Perjuangan dengan PPP. Sampai berakhirnya masa tugas, kedua tokoh itu tak ada masalah. Demikian pula para kader kedua partai.
Emron pun menuturkan, sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional 2013 di Bandung, PPP menghasilkan sejumlah kesimpulan. Pertama, bila membentuk koalisi partai Islam, tokoh yang didorong menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, atau mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.
Sedangkan bila koalisi nasionalis religiuslah yang ingin dibentuk, Emron menjelaskan, Mukernas mendukung dua orang, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan kader Partai Demokrat sekaligus Bupati Kutai Timur Isran Noor. "Kalaupun ada perubahan dukungan terhadap tokoh di luar itu, harusnya lewat mukernas juga." Ia mengatakan keputusan mukernas hanya bisa dibatalkan oleh mukernas pula, bukan keputusan ketua umum.
Karena itulah,Emron mengkritik Suryadharma, yang datang di acara kampanye Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto, calon presiden partai berlambang kepala garuda itu. Akibat aksi Suryadharama, 27 pengurus provinsi Partai Ka'bah menuntut Menteri Agama itu dijatuhi sanksi.
SUNDARI
Topik terhangat:
Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | MH370 | Prabowo
Berita terpopuler:
Siswa TK Internasional Diduga Alami Pelecehan
Jokowi dalam Soal Ujian, Pemerintah: Tak Disengaja
Konvensi Demokrat Sudah Antiklimaks
Berita terkait
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
9 menit lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
1 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
5 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
13 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
14 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
15 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
16 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
18 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
22 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya