Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang juga bakal capres dari PDIP menunjukan surat suara sebelum mencoblosnya di TPS 27 Menteng, Jakarta Pusat (9/4). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta: Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan mengatakan pemilih tidak melihat partai pengusung calon presiden untuk memilih presiden. "Untuk pilpres, pesona figur lintas partai," kata Djayadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 13 April 2014.
Saat ini, menurut Djayadi, dua nama paling populer dalam bursa calon presiden adalah Joko Widodo alias Jokowi yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Djayadi mengatakan, kualitas figur menjadi pertimbangan utama memilih capres. (Baca: PDIP Diyakini Tak Pilih Kalla Jadi Wapres Jokowi)
Menurut data exit poll SMRC pada 9 April lalu, terlihat suara partai tidak terpecah saat akan memilih presiden. Suara PDI Perjuangan untuk Jokowi sekitar 76 persen, 5 persen untuk Aburizal, dan 9,6 persen untuk Prabowo. Adapun suara Gerindra untuk Prabowo sebesar 68,7 persen, untuk Aburizal 4 persen, dan untuk Jokowi 22 persen. (Baca pula: 3 Skenario Ideal Koalisi Partai Jelang Pilpres)
Untuk Golkar, suara untuk Aburizal 35,7 persen, untuk Jokowi 27 persen, dan untuk Prabowo 20,4 persen. Suara paling tinggi datang dari Partai Bulan Bintang, yakni 47 persen. Sementara, suara untuk dua calon lainnya tidak ada yang sampai angka 40 persen, kecuali Gerindra untuk Prabowo. "Suara Aburizal dari Golkar pun tidak sampai 40 persen," ujar Djayadi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
58 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
