TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan partainya terus melakukan pembicaraan dengan partai lain terkait dengan koalisi. Pembicaraan mengenai koalisi, kata dia, nantinya terkait dengan penentuan calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilihan umum presiden.
Pembicaraan mengenai koalisi, ujar Jokowi, sudah dilakukan dengan hampir semua partai, di antaranya Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. "Ada yang mendekat, ada yang kita dekati. Saling aktif," kata Jokowi, Jumat malam, 11 April 2014. (Baca: Paloh Sebut Bukan Kejutan Bila NasDem-PDIP Koalisi)
Ihwal calon wakil presiden yang akan mendampinginya, Jokowi mengatakan kebijakan itu sudah masuk ranah partai. Hingga kini, menurut Jokowi, ada tim khusus yang masih menggodok beberapa tokoh yang kemungkinan besar dijadikan cawapres.
Menurut Jokowi, kriteria cawapres sudah rampung. Pekan depan, kata dia, baru akan diumumkan lima kandidat cawapres pendampingnya. "Namanya muncul minggu-minggu depan. Nama-nama, ya, bukan nama. Sudah mengerucut menjadi lima nama," katanya. (Baca: Pekan Depan, Jokowi Umumkan 5 Kandidat Cawapres)
Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pertemuannya dengan Megawati malam ini di Kebagusan khusus membicarakan soal cawapres dan tim pemenangan pilpres. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pertemuan berlangsung bertutup antara dia, Megawati, dan Wasekjen PDIP Hasto Christianto. (Baca juga: Mungkinkah Ada Poros Tengah Jilid 2?)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
