TEMPO.CO, Yogyakarta - Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta mengimbau warga agar berani melaporkan praktek politik uang yang diprediksi terus terjadi menjelang hari pencoblosan pemilu legislatif, 9 April 2014. "Cukup dua barang bukti untuk menjerat para pembagi uang yang bergerak sebelum dan pada saat hari pencoblosan," kata Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno, kepada Tempo, Senin, 7 April 2014.
Agus menuturkan kasus politik uang saat pencoblosan termasuk delik perorangan. Dengan kata lain, untuk menjerat pelaku politik uang ini tak perlu dari kalangan pelaksana kampanye. Siapa pun bisa dijerat hukuman pidana sesuai Pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Sanksi terberat tiga tahun penjara atau denda maksimal Rp 36 juta. "Kami minta warga sebisa mungkin menyiapkan kamera sebagai media untuk mendokumentasikan aksi bagi uang dan dijadikan barang bukti," kata Agus.
Untuk menjerat pelaku politik uang ini ke ranah pidana, ujar Agus, Panwaslu membutuhkan bukti sebuah dokumen, baik foto atau rekaman video, berikut bukti nominal uang yang diberikan. Menurut Agus, media perekam seperti kamera atau perekam gambar saat ini tidaklah terlalu sulit dan mahal karena teknologi itu sudah familiar dan dapat diakses masyarakat.
Misalnya, kata Agus, dengan menggunakan kamera yang sudah terpasang di telepon genggam. "Dengan dua bukti itu, tinggal dilengkapi dengan kesaksian warga, maka dengan gampang pelaku dijerat, tak peduli dia bekerja untuk memenangkan siapa," kata dia.
Seorang pengurus kampung juga ketua rukun warga di Kelurahan Mantrijeron, M. Jazir, mengakui praktek politik uang makin meningkat pada pemilu ini, khususnya di tingkat bawah. Sebelum masa kampanye usai akhir pekan lalu, Jazir menyaksikan broker-broker partai dan calon legislatif, khususnya untuk calon DPRD I dan II, sudah bergerak menjaring kaki tangan dari kalangan warga.
"Modelnya dibuat seperti MLM (Multi Level Marketing). Semakin banyak warga yang bisa direkrut (membantu membagikan uang), imbalannya semakin besar," kata Jazir. Imbalan bagi warga yang bertindak memberikan uang ini berkisar Rp 50-100 ribu. "Semua partai sama saja," kata Jazir.
PRIBADI WICAKSONO
Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo
Berita terpopuler lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY
