Senin, Atribut Partai Harus Sudah Bersih

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 7 April 2014 06:15 WIB

Sejumlah poster caleg masih tertempel di sekitar Jalan Inggit Garnasih, Bandung, Jawa Barat, (6/4). Sebagian besar atribut kampanye di wilayah Bandung belum ditertibkan oleh petugas kendati sudah memasuki masa tenang. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO , Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta memberi kesempatan kepada partai politik di ibu kota untuk membersihkan atribut kampanye. Saat ini, meski sudah memasuki masa tenang kampanye, masih banyak atribur partai bertebaran.

"Partai politik harus mencopot atribut partai maksimal Ahad (6/4) malam sebelum pukul 00.00 WIB," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di kantornya pada Ahad, 6 April 2014. Sebab, sesuai kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum, partai politik harus membersihkan sendiri atribut mereka.



Menurut Mimah, jika sampai Senin (7/4) masih ada atribut yang menempel maka akan dicatat sebagai pelanggaran. Untuk sanski akan diserahkan ke KPU. Selain itu, Bawaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja akan mencabut paksa atribut yang masih terpasang.



Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri menuturkan terkadang partai politik sengaja memanfaatkan toleransi satu hari ini. Menurut dia, sanksi akan diberikan jika atribut yang sudah dicabut kemudian dipasang lagi saat masa tenang.



"Bahkan sudah tahu mau hari tenang, ada yang masih pasang dan saya yakin yang nurut untuk mencopot sedikit," ujarnya. Tercatat, sejak Januari hingga kampanye ditutup, sudah ada 48.082 alat peraga kampanye seperti bendera, baliho, dan spanduk yang disita.

Dia menuturkan selama periode tersebut Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang paling banyak melanggar soal pemasangan atribut. Disusul PDI Perjuangan, Demokrat, dan Hanura.

SYAILENDRA




Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo


Berita terpopuler:
Ahok: Blusukan ke Masyarakat Tiru Metode Yesus

KPK: Status Rano Karno Tergantung Vonis Wawan

Ditawari Suap, Ahok Diancam Istri

Advertising
Advertising

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

4 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

5 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

6 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

6 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

6 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

8 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

8 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

9 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

11 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

13 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya