TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan berusaha meraih suara swing voters atau massa mengambang dengan memaksimalkan sang calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi.
"Tantangannya kini meyakinkan swing voters dengan memaksimalkan Jokowi karena kenaikan elektabilitas Jokowi lebih tajam dibanding PDIP," ujarnya dalam Rilis Survei Efek Kampanye dan Efek Jokowi: Elektabilitas Partai Jelang Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta, Jumat, 4 April 2014. (Baca: Jokowi Dianggap Kebal dari Serangan Kampanye Hitam).
Selain itu, menurut Maruarar, PDIP juga akan merekrut tokoh-tokoh daerah yang memiliki basis massa yang besar, seperti kiai atau tokoh masyarakat. Menurut dia, pilihan Megawati menjadikan Jokowi sebagai calon presiden merupakan pilihan yang tepat.
Terbukti, dalam sigi Indikator Politik Indonesia, setelah mendeklarasikan Jokowi, elektabilitas PDIP naik hingga 8 persen. Naiknya dukungan itu juga menurunkan jumlah pemilih yang awalnya tidak tahu dan tidak menjawab dari angka 28 persen hingga 13,8 persen. Sebagian besar suara mereka masuk ke kantung suara PDIP. (Baca: Sejak Deklarasi Capres, Elektabilitas Jokowi Turun).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan saat ini baru 71 persen masyarakat tahu kalau Jokowi dicapreskan. Dari jumlah tersebut, 77 persen di antaranya setuju atas pencapresan tersebut. "Pada kelompok yang belum tahu ternyata dukungan pada Jokowi cukup rendah hanya 29 persen persen," kata dia.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dengan sampel 2050 responden, margin of error 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen pada masa survei 28 Februari-10 Maret 2014 sebelum kampanye dan sesudah kampanye 18-24 Maret 2014. (Baca: Calon Wakil Presiden Jokowi Diusulkan dari Militer).
TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
8 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
9 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
9 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
11 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
12 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
16 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
17 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
18 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
18 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya