Poster Antipemilu Marak, Panwaslu Malang Risau  

Reporter

Kamis, 3 April 2014 20:00 WIB

TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Malang - Poster-poster berisi pesan antipemilu marak beredar di Malang, Jawa Timur. Poster dengan warna dasar hitam dan putih itu ditempel pada tembok di jalan utama pusat Kota Malang. Umumnya, poster-poster itu disertai gambar dan ungkapan provokatif bernada sindiran terhadap pelaksanaan pemilu. "Kami akan undang pakar bahasa, apakah pesan-pesan di poster itu termasuk seruan mengajak golput," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Malang Azhari Husein, Kamis, 3 April 2014.

Salah satu contohnya ialah sebuah poster besar di tembok pilar rel kereta Malang Kota Baru bergambar tikus. Di dalamnya tertulis: "Percaya Apapun, Kecuali Poli-Tikus". Di sisi lain ada poster bergambar siluet sosok mantan presiden Soeharto bertuliskan: "Awas! Bahaya Laten Partai Politik".

Di Jalan Abdul Rachman Hakim juga terpampang poster bergambar tengkorak mengenakan jas dan peci sambil mengisap cerutu. Poster itu dilengkapi tulisan: "Partai Lama Partai Baru, Lagu Lama Tukang Tipu". Panwaslu, kata Azhari, menerima laporan soal maraknya poster-poster tersebut sejak lama. Namun dia belum bisa memilah apakah poster itu merupakan bentuk kampanye hitam atau seruan mengajak golput.

"Pihak yang memasang harus segera melepas," katanya. Namun ia memastikan tak akan mengambil langkah hukum atau melapor ke polisi. Alasannya, tak ada indikasi pelanggaran dalam poster tersebut. Namun ia berharap semua pihak menghormati sistem demokrasi.

Dari pengamatan Tempo, pada poster tersebut tertulis pembuatnya, yakni Anti Tank Project, street artist pembuat poster propaganda asal Yogyakarta. Anti Tank sering menggunakan media poster dalam menyampaikan gagasan, termasuk kritik sosial. Berbagai isu kritis dituangkan dalam seni propaganda di ruang publik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Zainuddin, mengatakan siap berdialog dengan kelompok pemasang poster tersebut. Bila didiamkan, dia khawatir poster-poster tersebut dapat meningkatkan angka golput. "Jangan sekadar mengkritik, lebih baik berdialog. Kami terbuka berdialog tentang pemilu," ujarnya.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

3 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

4 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

13 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya