Pemilih Jokowi Belum Tentu Coblos PDIP  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 3 April 2014 04:17 WIB

Capres PDI Perjuangan, Joko Widodo berikan sambutan di Lapangan Sumampir, Cilegon, Banten, (28/3). Dalam sambutanya Jokowi mengajak para partisipan untuk selalu mengawasi jalannya penghitungan suara. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden terkuat diyakini tak berdampak signifikan terhadap suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Orang yang suka Jokowi belum tentu memilih PDIP dalam pemilu legislatif," kata peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Al-Faraby, di kantornya, Rabu, 2 April 2014.

Menurut Adjie, selama ini PDIP dikenal sebagai partai ideologis dan punya pengalaman historis dengan Sukarno. Sedangkan pendukung Jokowi tak semuanya sepaham dengan ideologi dan masa lalu PDIP. Misalnya kelompok pesantren. Meski para santri mendukung Jokowi, Adjie menilai dukungan kelompok ini masih dekat ke partai berbasis Islam ketimbang PDIP. (Baca: Jokowi Akui Gencar Dekati Tokoh Islam).

Berdasarkan survei yang dilakukan LSI, penetapan Jokowi sebagai calon presiden pada 14 Maret lalu tak mempengaruhi elektabilitas PDIP. Pada survei 22-26 Maret terhadap 1.200 responden di 33 provinsi, PDIP dipilih oleh 21,1 persen pemilih. Elektabilitas ini tak jauh berbeda dengan survei yang digelar pada Januari. Waktu itu PDIP mendapat 18,2 persen suara. (Baca: Macam-macam Teror ke Jokowi).

"Peningkatannya tak signifikan dan tak berbeda jauh dengan partai lain yang juga tumbuh sekitar 3 persen," ujarnya. Peningkatan suara PDIP hanya disumbang oleh berkurangnya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan dari sebelumnya 30 persen menjadi 10,6 persen. Penambahan lain berasal dari kembalinya simpatisan PDIP yang pada Pemilu 2009 sempat memilih Demokrat.

Adjie menjelaskan, sedikitnya sumbangan elektabilitas Jokowi terhadap PDIP juga disebabkan oleh belum kuatnya asosiasi antara PDIP dan mantan Wali Kota Solo itu di mata publik. Situasi berbeda terjadi pada 2009 saat Megawati maju sebagai calon presiden dari PDIP. "Dulu Mega itu sama dengan PDIP, sedangkan Jokowi bukan elite PDIP." Tambahan elektabilitas kepada PDIP yang mungkin disumbang Jokowi, kata Adjie, hanya di kisaran 3 persen. (Baca pula: Jokowi Dapat Tiket ke Istana).

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

8 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

21 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya